![](https://beritaanda.net/wp-content/uploads/2026/02/BBNK-OKI-2026.gif")
BANDAR LAMPUNG, BERITAANDA – Gubernur Rahmat Mirzani Djausal memaparkan berbagai langkah strategis yang ditempuh pemerintah daerah untuk menjawab tantangan pembangunan di Provinsi Lampung.
Hal tersebut disampaikan dalam acara peluncuran koran Ikatan Jurnalis Provinsi Lampung serta peluncuran buku 1 Tahun Mirza–Jihan, yang dirangkaikan dengan Diskusi publik refleksi satu tahun kepemimpinan Pemerintah Provinsi Lampung di Taman Outdoor Gedung Pusiban, Senin (2/3/2026).
Gubernur Mirza mengungkapkan bahwa awal masa jabatannya dihadapkan pada tantangan fiskal yang cukup berat. Namun, melalui percepatan serta pemetaan anggaran yang ketat sejak sebelum pelantikan, Pemerintah Provinsi Lampung berhasil melakukan penyehatan APBD.
“Singkat cerita, dengan berbagai upaya, utang Rp600 miliar kepada pihak ketiga telah dilunasi. Utang Rp1,2 triliun kepada kabupaten kita atur skemanya, efisiensi Rp200 miliar kita jalankan, dan dari situ kita masih mampu menambah anggaran pembangunan jalan hingga Rp400 miliar,” ujar Mirza.
Ia menegaskan bahwa fokus utama pemerintahannya adalah peningkatan konektivitas melalui perbaikan infrastruktur jalan, dengan tujuan membangun kebanggaan masyarakat terhadap kualitas jalan provinsi.
“Visi saya terhadap jalan provinsi, saya ingin masyarakat Lampung bangga dengan jalan-jalan di daerahnya sendiri. Ke depan, pemerintah harus punya tujuan membuat masyarakat bangga terhadap infrastruktur yang kita bangun,” tegasnya.
Selain infrastruktur fisik, transformasi pelayanan publik berbasis digital juga menjadi prioritas. Gubernur Mirza menginstruksikan seluruh aparatur sipil negara menjadikan kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja utama.
“KPI-nya salah satunya adalah customer satisfaction. Kita ingin memastikan seluruh masyarakat Lampung puas terhadap layanan yang diberikan pemerintah,” tambahnya.
Di akhir sambutannya, Gubernur Mirza mengapresiasi peluncuran koran IJP Lampung serta peran insan pers dalam pembangunan. Menurutnya, pers memiliki posisi vital sebagai mitra strategis sekaligus kontrol sosial pemerintah.
“Pers bagi saya bukan hanya penyampai kabar, tetapi juga penjaga arah. Pers bukan sekadar pengamat, melainkan mitra dalam perjalanan pembangunan. Kritik yang disampaikan dengan niat baik adalah bentuk kepedulian,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua IJP Lampung, Abung Mamasa menegaskan, bahwa publik terutama pemilih yang memberikan amanah kepada kepemimpinan daerah, berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai kinerja organisasi perangkat daerah (OPD). Ia menilai tahun pertama pemerintahan ini sebagai fase krusial dalam membangun fondasi pembangunan berkelanjutan.
“Masyarakat punya hak untuk tahu apa saja yang dikerjakan para pemimpinnya. Ini memang baru tahap peletakan fondasi, belum maksimal, tetapi kami melihat arah kebijakan sudah terlihat, termasuk upaya memperkuat desa sebagai pusat pertumbuhan,” ujarnya.
Abung juga menepis anggapan bahwa IJP Lampung hanya berfungsi sebagai saluran humas pemerintah. Ia menegaskan independensi tetap menjadi prinsip utama dalam menjalankan tugas jurnalistik.
“Kami membangun sinergi tanpa melemahkan daya kritis. Kritik tetap kami sampaikan secara proporsional dan profesional. Saya ingatkan kepada rekan-rekan IJP, silakan mengkritik, tapi jangan nyinyir,” tegasnya. (Katharina)
