BANDAR LAMPUNG, BERITAANDA – Pemerintah Provinsi Lampung resmi meluncurkan sistem Electronic Monitoring and Evaluation (E-Monev) Keterbukaan Informasi Publik 2025, Rabu (10/9/2025).
Kegiatan yang digelar secara daring ini dibuka oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Lampung, Ganjar Jationo. Hadir pula Ketua Komisi Informasi (KI) Lampung, Erizal, bersama jajaran anggota di ruang video conference Dinas Kominfotik Lampung.
Secara daring, kegiatan diikuti ratusan peserta dari berbagai instansi, mulai dari OPD provinsi dan kabupaten/kota, Bawaslu, KPU, perguruan tinggi, BUMN/BUMD, hingga kepala desa dan sekolah menengah atas se-Lampung.
Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan keterbukaan informasi publik merupakan pilar penting mewujudkan pemerintahan bersih dan akuntabel, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
“Badan publik berkewajiban menyediakan dan menerbitkan informasi secara cepat, tepat, dan sederhana agar dapat diakses masyarakat. E-Monev menjadi inovasi penting untuk memantau kepatuhan badan publik terhadap prinsip keterbukaan informasi,” ujar Gubernur.
Ia menambahkan, pemanfaatan teknologi digital akan memperkuat transparansi, meningkatkan kepercayaan publik, sekaligus mendorong pembangunan yang inklusif dan demokratis di Lampung.
Sementara itu, Ketua KI Lampung Erizal menyampaikan bahwa tahun ini terdapat 246 badan publik yang mengikuti e-Monev 2025, terdiri dari 111 peserta pada sesi pertama dan 135 pada sesi kedua.
“E-Monev bukan sekadar instrumen administratif, tetapi sarana mengukur konsistensi badan publik dalam memberikan informasi terbuka bagi masyarakat. Aspek yang dinilai mencakup penyediaan informasi akurat, pengelolaan layanan informasi, serta mekanisme uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan,” jelas Erizal.
Menurutnya, hasil pengukuran akan menjadi dasar penetapan kategori kepatuhan badan publik. Hal ini sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan informasi di setiap instansi.
“Dengan transparansi yang lebih baik, kepercayaan publik terhadap pemerintah diharapkan terus tumbuh. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan juga akan semakin kuat,” tambahnya.
Peluncuran E-Monev 2025 disebut sebagai langkah nyata menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di Lampung. Kolaborasi, komitmen, dan inovasi dinilai menjadi kunci dalam memperkuat transparansi di era digital.
Melalui sistem ini, masyarakat Lampung diharapkan lebih mudah mengakses informasi, aktif berpartisipasi dalam pembangunan, serta ikut mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan terpercaya. (Katharina)
