BANDAR LAMPUNG, BERITAANDA – Pemerintah Provinsi Lampung mendorong penguatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) tahun 2025.
Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mewakili Gubernur Lampung, di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Lampung, Selasa (24/6/2025).
PKA 2025 diikuti oleh 41 peserta dari pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung serta instansi vertikal. Pelatihan berlangsung sejak 8 Mei hingga 17 September 2025 dengan metode blended learning.
Dalam sambutan tertulis Gubernur Lampung yang dibacakan oleh Sekda Marindo Kurniawan, disebutkan bahwa peningkatan kompetensi pejabat administrator merupakan langkah strategis untuk memperkuat pelayanan publik dan profesionalisme ASN.
“PKA ini merupakan wujud nyata komitmen kami dalam membangun sumber daya aparatur yang kompeten, profesional, dan mampu memimpin organisasi secara efektif,” ujar Marindo.
Gubernur juga menekankan pentingnya transformasi kepemimpinan birokrasi. Menurutnya, pejabat administrator harus memiliki kemampuan manajerial yang kuat serta jiwa kepemimpinan yang mampu menggerakkan organisasi menuju kinerja optimal.
“Kualitas pelayanan publik adalah cerminan keberhasilan pemerintahan. Masyarakat saat ini tidak lagi menerima pelayanan yang lamban, tidak responsif, dan tidak berorientasi pada hasil,” tegasnya.
Seiring dengan pesatnya perkembangan digital, birokrasi ke depan dituntut semakin efisien, adaptif, berbasis teknologi, dan berorientasi hasil. Hal ini selaras dengan arahan Presiden RI dalam menyongsong Visi Indonesia 2045, yaitu pembangunan SDM unggul dan penyederhanaan birokrasi.
“Pemprov Lampung mendukung penuh visi tersebut melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), penataan kelembagaan yang dinamis, serta reformasi pelayanan publik menuju digitalisasi yang responsif dan inklusif,” lanjutnya.
Gubernur juga mengimbau seluruh peserta untuk mengikuti pelatihan ini dengan serius, semangat, dan komitmen tinggi terhadap perubahan.
“Untuk mewujudkan birokrasi kelas dunia di Provinsi Lampung, perlu penguatan manajemen ASN secara menyeluruh, proses bisnis yang berbasis teknologi, dan implementasi SPBE yang terintegrasi,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa transformasi layanan publik berbasis digital adalah suatu keharusan. Salah satu upaya konkret yang dilakukan yakni penerapan Integrated Digital Workspace dan sistem flexiwork, guna mendukung fleksibilitas kerja ASN tanpa mengurangi produktivitas.
Di akhir sambutan, Gubernur mengajak seluruh peserta menjadikan pelatihan ini sebagai titik awal perubahan menuju pelayanan publik yang berkualitas.
“Semoga pelatihan ini menjadi pijakan penting dalam menciptakan pelayanan yang semakin baik bagi masyarakat, serta mendukung tercapainya visi Gubernur Lampung: Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas,” pungkasnya. (Katharina)
