BANDAR LAMPUNG, BERITAANDA – Pemerintah Provinsi Lampung terus mengakselerasi upaya pengentasan kemiskinan ekstrem melalui konsolidasi data yang terarah dan strategis. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah pembentukan Project Management Office (PMO) Data Kemiskinan Ekstrem.
Langkah ini dibahas dalam rapat presentasi yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, di ruang kerjanya, Senin (14/7/2025).
PMO ini dirancang sebagai pusat pengelolaan data yang menyajikan informasi komprehensif terkait kemiskinan ekstrem, seperti jumlah penduduk miskin ekstrem, peta kantong kemiskinan, analisis penyebab kemiskinan, serta daftar akurat penerima manfaat dari berbagai program bantuan.
“Data ini sangat krusial untuk memantau kemajuan, mengevaluasi efektivitas program, dan merumuskan keputusan strategis demi menurunkan angka kemiskinan ekstrem secara signifikan,” ujar Sekdaprov Marindo.
Ia menekankan pentingnya akurasi dan ketepatan sasaran dalam pengumpulan serta pengolahan data, yang akan dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
“Pemerintah akan menarget secara spesifik siapa saja yang tergolong miskin ekstrem dan dari wilayah mana, agar bantuan tepat sasaran dan berdaya guna,” tegasnya.
Mahir Bayasut dari Tim Kajian Percepatan Pembangunan Provinsi Lampung menambahkan, konsolidasi data bantuan menjadi kunci efektivitas program.
“Kami ingin menarik data seluruh bantuan, baik dari perorangan maupun instansi, agar penyaluran bantuan bisa disesuaikan dengan sebaran wilayah dan kebutuhan masyarakat,” jelas Mahir.
Ia juga menyebut bahwa integrasi bantuan akan berbasis pada data Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta kondisi lingkungan masing-masing penerima, guna menciptakan sistem layering bantuan yang terarah dan efisien.
Inisiatif PMO ini diyakini akan berdampak positif bagi efektivitas kebijakan penanggulangan kemiskinan di Lampung. Selain meningkatkan efisiensi alokasi anggaran, langkah ini juga memperkuat koordinasi antarlembaga serta mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya publik.
Dengan pendekatan berbasis data yang solid, Pemerintah Provinsi Lampung optimistis mampu menurunkan angka kemiskinan ekstrem dan menciptakan kesejahteraan yang lebih merata. (Katharina)
