Pemkab Nias Gelar Rakor Antisipasi Kelangkaan BBM Bersubsidi

NIAS-SUMUT, BERITAANDA – Banyaknya keluhan masyarakat nelayan dan petani tentang kelangkaan BBM bersubsidi, membuat Pemerintah Kabupaten Nias menggelar rapat koordinasi dengan seluruh stokholder yang digelar di ruang pertemuan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Nias, Selasa (19/4).

Pasca diterbitkannya Keputusan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2022, bahwa jenis BBM bensin (gasoline) Ron 90 ditetapkan sebagai jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) sejak 1 Januari 2022 yang selanjutnya dijual oleh Pertamina dengan merek dagang Petralite. Dimana, kebijakan ini melarang pembelian BBM melalui jiregen oleh pengecer/masyarakat/pelaku usaha di setiap SPBU di seluruh Indonesia.

Namun, akibat dari kebijakan ini aktivitas usaha dan mobilitas masyarakat menjadi terganggu dan bahkan menghambat proses produksi ditingkat petani dan nelayan. Mengingat BBM adalah faktor produksi dan kebutuhan energi utama yang sangat diperlukan oleh masyarakat maupun dunia usaha.

Bupati Nias Yaatulo Gulo SE SH M.Si yang memimpin rapat dalam arahannya menyampaikan bahwa melalui rapat koordinasi dapat dirumuskan dan disepakati langkah konkrit dan sinegritas dari beberapa instansi terkait dan di harapkan agar PT. Pertamina Patra Niaga menginformasikan regulasi terkait distribusi BBM serta ketersediaan stok BBM bersubsidi serta mekanisme pembeliannya.

“Perlu ditingkatkan pengawasan untuk mencegah penimbunan, kelangkaan dan kenaikan harga
Kepada instansi terkait agar memastikan dan memaksimalkan pelayanan kepada konsumen sesuai aturan yang berlaku. Camat tetap memonitoring potensi kelangkaan BBM di wilayah masing-masing dan meneruskan informasi dalam rapat koordinasi ini kepada masing-masing kepala desa. Kepada konsumen pengguna agar berkoordinasi kepada instansi terkait tentang persyaratan yang dibutuhkan dalam pembelian BBM,” jelas dia.

Pimpinan SPBU Gido, Weliana Halawa menyampaikan bahwa kebijakan tersebut sangat berdampak bagi masyarakat yang membutuhkan BBM dimana-mana, karena kelangkaan BBM ini mengakibatkan salah seorang warga yang mungkin kelelahan mengantri serta adanya larangan pengisian melalui jerigen komplain kepada petugas SPBU Soewe.

“Akhirnya, untuk mencegah masalah semakin serius tersebut kita duluankan mengisi BBM dan tidak bisa kita hindari kejadian yang seperti ini sering terjadi. Walaupun begitu, kita tetap mengikuti aturan dan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah,” ungkap Weliana. (Ganda)

Bagaimana Menurut Anda