OGAN KOMERING ILIR, BERITAANDA – Kecamatan SP Padang menggelar musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun anggaran 2027 di aula kantor Camat SP Padang, Rabu (28/1/2026).
Kegiatan ini dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) SP Padang, perwakilan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Kapolsek, Danramil, pimpinan Puskesmas, para kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta unsur terkait lainnya. Kegiatan secara resmi dibuka oleh Camat SP Padang, Indra Husin S.Sos M.Si.
Dalam sambutannya, Indra Husin menegaskan pentingnya penyusunan perencanaan pembangunan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel melalui forum Musrenbang.
“Sejak kami menjabat sebagai camat kurang lebih tujuh bulan, banyak usulan yang masuk. Tahun ini terdapat 108 usulan yang harus diverifikasi dan disampaikan oleh masing-masing desa secara baik, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pemerataan pembangunan di wilayah Kecamatan SP Padang,” ujar Indra.
Ia juga menyoroti berbagai permasalahan klasik yang masih dihadapi desa-desa, seperti pengelolaan sampah, infrastruktur, serta persoalan lainnya yang membutuhkan perhatian pemerintah daerah.
“Permasalahan di setiap desa sangat kompleks dan beragam. Oleh karena itu, kami sangat berharap dukungan dan bantuan dari pemerintah daerah,” tambahnya.
Pada kesempatan tersebut, Indra Husin turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan musrenbang.
“Kita berharap hasil musrenbang ini menjadi pijakan yang kuat bagi pembangunan Kecamatan SP Padang yang lebih baik di masa mendatang,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Kabupaten OKI, Dr. Dikko Alrakhman S.I.A M.E selaku narasumber, memaparkan bahwa tema pembangunan tahun 2027 menitikberatkan pada tiga kata kunci utama, yakni penguatan transformasi sosial, tata kelola pemerintahan, dan ekonomi berkelanjutan.
“Ketiga aspek ini diharapkan menjadi pijakan utama dalam perencanaan pembangunan ke depan,” jelas Dikko.
Ia menjabarkan bahwa penguatan transformasi sosial difokuskan pada bidang pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, sumber daya manusia, kepemudaan, serta perlindungan anak dan perempuan.
“Tata kelola pemerintahan mencakup peningkatan pelayanan publik, digitalisasi sistem layanan, penguatan akuntabilitas, serta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik,” ungkapnya.
Selain itu, Dikko menekankan pentingnya sinkronisasi usulan desa dengan hasil musyawarah desa (musdes).
“Kami berharap setiap usulan yang disampaikan benar-benar merupakan kebutuhan prioritas masyarakat yang bersumber dari Musdes,” terangnya.
Ia juga mengimbau para kepala desa agar terus aktif mengajukan usulan pembangunan demi kepentingan masyarakat.
“Jangan pernah lelah mengusulkan kebutuhan desa, karena terdapat pos anggaran yang menaungi usulan tersebut. Kita berdoa agar seluruh usulan dapat terealisasi,” pungkasnya.
Lebih lanjut, Dikko menambahkan bahwa pembangunan ekonomi berkelanjutan diarahkan pada peningkatan produktivitas sektor hulu dan hilir, pengembangan komoditas unggulan, perbaikan irigasi, pembangunan infrastruktur, serta penguatan sektor-sektor ekonomi lainnya. (Iwan)
