![](https://beritaanda.net/wp-content/uploads/2026/02/BBNK-OKI-2026.gif")
BANDAR LAMPUNG, BERITAANDA – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Lampung tahun 2026 dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2027 di Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung, Senin (13/4/2026).
Pembukaan ditandai dengan pemukulan gong sebagai simbol dimulainya forum perencanaan pembangunan daerah. Kegiatan ini dihadiri perwakilan pemerintah pusat, Forkopimda, serta kepala daerah se-Lampung.
Dalam arahannya, Gubernur menegaskan pembangunan Lampung harus bertumpu pada penguatan sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi daerah. Pasalnya, sebagian besar masyarakat masih bergantung pada sektor tersebut.
“Sekitar sepertiga PDRB Lampung ditopang sektor pertanian, dengan jutaan masyarakat menggantungkan hidup di dalamnya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, luas lahan pertanian di Lampung mencapai sekitar 1,8 juta hektare, dengan komoditas utama seperti padi, jagung, dan singkong. Namun, selama puluhan tahun, sistem ekonomi pertanian dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada petani. Fluktuasi harga dan panjangnya rantai pasok membuat keuntungan yang diterima petani relatif kecil.
Sebelum adanya intervensi kebijakan harga, pendapatan petani padi hanya berkisar Rp1,5 juta hingga Rp1,8 juta per bulan. Kondisi serupa juga dialami petani jagung dan singkong, bahkan pendapatan petani singkong rata-rata hanya sekitar Rp1 juta per bulan.
Situasi ini berdampak pada tingginya tingkat kemiskinan di pedesaan serta rendahnya kemampuan fiskal daerah. Pendapatan asli daerah (PAD) di sejumlah wilayah bahkan hanya berkisar 3 hingga 10 persen dari APBD.
Ketimpangan ekonomi antara desa dan kota pun semakin terlihat, dimana perputaran uang lebih terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Untuk mengatasi hal tersebut, kebijakan pemerintah pusat dalam menjaga harga komoditas dinilai mulai memberikan dampak positif. Harga gabah dan jagung kini lebih menguntungkan petani.
Kenaikan harga gabah hingga Rp6.500 per kilogram, misalnya, mampu meningkatkan pendapatan petani padi menjadi Rp3 juta hingga Rp4 juta per bulan. Selain itu, ketersediaan pupuk yang lebih baik turut mendorong peningkatan produksi hingga sekitar 14 persen. Dampak lanjutan terlihat dari meningkatnya aktivitas ekonomi daerah, termasuk penjualan kendaraan yang naik hingga 20 persen dalam beberapa bulan terakhir.
Pemerintah Provinsi Lampung juga menyiapkan berbagai program turunan, salah satunya pengembangan pupuk organik cair di tingkat desa. Program ini ditargetkan menjangkau seluruh desa pada 2027, dengan potensi peningkatan produktivitas hingga 15 persen.
Selain itu, pemerintah mendorong hilirisasi komoditas melalui penyediaan fasilitas pengering (dryer). Kebutuhan dryer di Lampung diperkirakan mencapai 500 unit. Dengan fasilitas tersebut, komoditas seperti jagung tidak lagi dijual dalam kondisi basah sehingga memiliki nilai jual lebih tinggi. Program ini juga diharapkan dapat menekan biaya logistik dan mengurangi kerusakan infrastruktur.
Di sisi sumber daya manusia, pemerintah memperkuat pelatihan vokasi melalui program mobil training unit di desa. Program ini bertujuan menciptakan tenaga kerja terampil yang mampu mengolah hasil pertanian menjadi produk bernilai tambah.
Selain itu, peluang kerja luar negeri juga dibuka melalui program vokasi migran, dengan target pengiriman ribuan tenaga kerja ke Jepang dalam beberapa tahun ke depan. Seluruh kebijakan ini diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah hingga mencapai 8 persen, sejalan dengan target pembangunan nasional.
Gubernur menegaskan, peningkatan kesejahteraan masyarakat desa menjadi kunci utama dalam memperkuat ekonomi daerah secara berkelanjutan.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Restuardy Daud, menekankan pentingnya Musrenbang sebagai forum strategis untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah. Menurutnya, Musrenbang bukan sekadar agenda tahunan, tetapi juga momentum evaluasi capaian pembangunan dan penajaman kebijakan pada tahun ketiga RPJMD.
Ia juga mengingatkan pentingnya keterpaduan perencanaan dan pendanaan agar kebijakan yang disusun memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Delapan klaster prioritas nasional pun harus menjadi rujukan dalam penyusunan RKPD 2027.
Disisi lain, Staf Ahli Menteri PPN/Bappenas, Kurniawan Ariadi, menyoroti perlunya akselerasi pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan global. Target pertumbuhan ekonomi nasional ditetapkan sebesar 6,3 hingga 7,5 persen pada 2027, sebagai langkah menuju target 8 persen pada 2029. Pertumbuhan tersebut diharapkan berkualitas, didukung peningkatan produktivitas, investasi, dan penguatan industri. Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah dalam menghadapi tantangan seperti krisis pangan, energi, dan dinamika global.
Dari sisi legislatif, Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar menyampaikan terdapat 483 usulan masyarakat yang dihimpun sebagai pokok pikiran DPRD. Ia mengapresiasi sinergi perencanaan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, namun menekankan perlunya pembahasan lebih mendalam untuk menggali potensi daerah.
Giri juga menyoroti pentingnya penyelesaian proyek strategis nasional, khususnya irigasi Bendungan Way Sekampung dan Margatiga yang berdampak langsung pada produktivitas pertanian. Menurutnya, persoalan irigasi masih menjadi kendala utama, seperti banjir saat musim hujan dan kekeringan di musim kemarau.
Secara keseluruhan, Musrenbang ini menjadi forum strategis untuk menyatukan arah pembangunan antara pemerintah pusat, daerah, dan legislatif. Dengan sinergi tersebut, diharapkan kebijakan yang dihasilkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat ekonomi desa, serta mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Lampung. (Katharina)
