BANDAR LAMPUNG, BERITAANDA – Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat strategi penanggulangan bencana sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan tangguh.
Hal ini disampaikan Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Sulpakar, saat menjadi inspektur upacara bulanan di lingkungan Pemprov Lampung, Kamis (17/7/2025), di Lapangan Korpri, Komplek Kantor Gubernur.
Gubernur menyampaikan bahwa penanggulangan bencana merupakan bagian integral dari proses pembangunan, yang mencakup seluruh tahapan siklus bencana (pra, saat, dan pasca kejadian). Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Perda Nomor 6 Tahun 2024, serta diperkuat dengan Pergub Nomor 1 Tahun 2024 yang menetapkan BPBD sebagai unsur utama dalam pelayanan kebencanaan.
“Di tahun anggaran 2025, BPBD Provinsi Lampung menerima alokasi anggaran sebesar Rp48 miliar, dengan realisasi triwulan pertama mencapai 10,41 persen. Ini sejalan dengan kebijakan efisiensi dan skala prioritas pembangunan nasional dan daerah,” jelasnya.
Provinsi Lampung saat ini menghadapi sedikitnya 14 potensi bencana, termasuk bencana non-alam dan fenomena baru seperti likuifaksi (pencairan tanah). Data BNPB mencatat, hingga 1 Juli 2025 telah terjadi 198 kejadian bencana di Lampung, mayoritas berupa bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor yang erat kaitannya dengan dampak perubahan iklim.
Dengan luas wilayah, beragam topografi, dan jumlah penduduk lebih dari 9 juta jiwa, tantangan penanggulangan bencana di Lampung semakin kompleks. Karena itu, Gubernur menekankan perlunya peningkatan kinerja, sinergi antar pemangku kepentingan, serta keselarasan program dari pusat hingga daerah.
“Penurunan Indeks Risiko Bencana menjadi indikator utama dalam agenda pembangunan nasional 2025 dan visi Gubernur ‘Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas’. Ketahanan wilayah juga menjadi tolok ukur kinerja BPBD,” ujarnya.
Beberapa strategi utama yang akan dilakukan, antara lain penanganan tematik kawasan rawan bencana, penguatan kapasitas masyarakat dan stakeholder, serta penguatan tata kelola kelembagaan dan kolaborasi lintas sektor.
“Penanggulangan bencana harus menjadi bagian dari pembangunan, bukan penghambat. Pandemi Covid-19 mengajarkan kita bahwa sinergi kebijakan dan komitmen bersama sangat penting untuk menghadapi krisis,” tegasnya.
Mengakhiri sambutannya, Gubernur mengajak seluruh pihak untuk berperan aktif mewujudkan pembangunan yang tangguh dan berkelanjutan.
“Mari kita jadikan penanggulangan bencana sebagai fondasi pembangunan. Kita semua bertanggung jawab menjaga keselamatan masyarakat dan lingkungan. Semoga kerja keras dan kebersamaan kita menjadi jalan menuju Lampung yang tangguh, berdaya saing, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045,” pungkasnya. (Katharina)
