BANDAR LAMPUNG, BERITAANDA – Pemerintah Provinsi Lampung menunjukkan kinerja positif dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Pada Januari 2026, inflasi Lampung tercatat sebesar 1,9 persen, terendah di wilayah Sumatera dan masuk dalam 10 provinsi dengan inflasi terendah secara nasional.
Capaian tersebut terungkap dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang diikuti secara daring oleh Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan, dan Politik Pemerintah Provinsi Lampung, Achmad Saefulloh, dari Ruang Command Center Lantai 2, Senin (9/2/2026).
Rapat dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian. Dalam paparannya, Mendagri menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional tercatat 5,11 persen (year on year), sementara inflasi nasional berada di angka 3,55 persen, meningkat dibandingkan periode sebelumnya sebesar 2,92 persen (yoy).
Tito menegaskan, menjaga keseimbangan inflasi menjadi kunci agar kepentingan konsumen dan produsen dapat berjalan beriringan. Ia menjelaskan, penyumbang inflasi tertinggi Januari 2026 dibandingkan Januari 2025 berasal dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 15,22 persen, terutama komoditas emas perhiasan, serta kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 11,93 persen.
Kenaikan tarif listrik, lanjut Tito, dipengaruhi oleh kebijakan subsidi. Pada Januari–Februari 2025, pemerintah masih memberikan subsidi listrik sebesar 50 persen bagi pelanggan 2.200 VA ke bawah, sementara pada tahun 2026 subsidi tersebut tidak lagi diberlakukan.
Meski demikian, secara month to month, kondisi nasional justru menunjukkan deflasi dari 0,64 persen pada Desember menjadi -0,15 persen pada Januari. Menurut Tito, hal ini merupakan kabar baik karena menunjukkan harga barang dan jasa relatif terkendali. Penyumbang deflasi berasal dari kelompok makanan dan minuman sebesar -1,03 persen serta transportasi sebesar -0,46 persen.
Sejalan dengan kondisi nasional, Provinsi Lampung mencatat kinerja pengendalian harga yang sangat baik. Indeks Perubahan Harga (IPH) Lampung pada pekan pertama Februari 2026 tercatat turun -0,08 persen, menandakan stabilitas pasokan dan harga komoditas strategis tetap terjaga.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, menjelaskan bahwa inflasi nasional Januari 2026 yang relatif tinggi dipengaruhi oleh fenomena low base effect, khususnya akibat penyesuaian tarif listrik pada Januari dan Februari. Ia memproyeksikan kondisi tersebut akan kembali normal pada Maret dan April 2026.
Lebih lanjut disampaikan, pada pekan pertama Februari 2026, sebanyak 22 provinsi mengalami penurunan IPH, sementara 18 provinsi mengalami peningkatan. Lampung kembali mencatat penurunan IPH sebesar 0,08 persen, yang dipengaruhi oleh turunnya harga cabai merah, daging ayam ras, dan telur ayam ras.
Capaian ini menegaskan komitmen dan sinergi Pemerintah Provinsi Lampung bersama seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta keterjangkauan harga kebutuhan pokok bagi masyarakat.
Dengan inflasi yang rendah dan stabil, Lampung semakin memperkuat posisinya sebagai provinsi dengan iklim ekonomi yang kondusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. (Katharina)
