TAPANULI SELATAN, BERITAANDA – Penyelesaian konflik lahan antara masyarakat dengan PT Toba Pulp Lestari (TPL) kembali dibahas serius melalui zoom meeting, Senin (15/9/2025), di ruang kerja Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), H. Gus Irawan Pasaribu.
Pemerintah daerah bersama Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara (Sumut), BPN Tapsel, dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I Medan menyepakati langkah konkret melalui program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).
Dalam kesempatan itu, Bupati menegaskan bahwa persoalan lahan di Area Penggunaan Lain (APL) dalam konsesi PT TPL seharusnya sudah selesai secara hukum maupun kebijakan.
Ia menekankan bahwa Pemkab Tapsel memiliki dasar kuat melalui Perda RTRW Sumut No. 02 Tahun 2017 dan Perda RTRW Tapsel No. 05 Tahun 2017, yang jelas mengatur pemanfaatan lahan APL untuk sawah, perkebunan, pemukiman, serta fasilitas sarana dan prasarana umum.
“Bagi saya, konflik lahan di areal konsesi PT TPL ini sudah clear and clean. Kalau sudah APL, maka BPN tidak ada alasan untuk menahan pelayanan pertanahan. Sertifikat bisa dan harus diterbitkan bagi masyarakat. Tidak boleh ada lagi kesan masyarakat dihalang-halangi,” tegas Gus Irawan.
Ia juga menyinggung sikap BPN Tapsel yang dinilai masih ragu dalam menerbitkan sertifikat, meski sebelumnya sudah ada kesepakatan bersama Forkopimda, BPN, TPL, dan stakeholder lainnya. Menurutnya, keraguan itu justru berpotensi memunculkan konflik baru di masyarakat.
“Padahal, PT TPL juga tidak keberatan meskipun APL tersebut berada dalam izin konsesi mereka. Mereka tahu diri karena izin mereka hanya sebatas mengelola hutan produksi. Sementara APL sejak 2014 sudah keluar dari status hutan produksi. Jadi tidak ada alasan lagi untuk menunda sertifikasi,” lanjutnya.
Bupati menegaskan, solusi legal permanen berikutnya untuk menuntaskan konflik ini adalah memasukkan lahan hutan produksi ke dalam program TORA.
Ia mengungkapkan, sebelumnya sudah ada sekitar 13.000 hektar yang masuk dalam peta indikatif penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan di seluruh wilayah Tapanuli Selatan. Namun, realisasi program tersebut terhambat karena keterbatasan APBN, sementara di APBD juga tidak ditampung, sehingga program TORA belum berjalan.
“Bagi saya, solusi konflik ini adalah hadirnya negara,” tegas Bupati.
Ia juga mengingatkan bahwa tanpa solusi permanen, hubungan masyarakat dengan PT TPL akan terus seperti ‘kejar-kejaran’ yang berujung pada aksi-aksi protes dan merugikan semua pihak. Menurutnya, hal ini harus dihentikan karena bisa menjadi preseden buruk di masyarakat.
“Meski investasi penting, tapi masyarakat yang terdampak langsung atas konflik ini tidak kalah penting dan tetap harus diperhatikan secara serius,” imbuhnya.
Lebih jauh, Gus Irawan menyebutkan bahwa Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, yang kini menjabat, adalah sahabat lamanya saat sama-sama duduk di DPR RI.
“Beliau sahabat dekat saya. Karena itu, saya optimis program TORA di Tapsel bisa dipercepat,” katanya.
Menanggapi hal itu, Kepala Kanwil BPN Sumut, Sri Pranoto, memberikan sinyal positif. Ia menegaskan bahwa lahan APL di Tapsel bisa diproses secara administrasi pertanahan sesuai aturan dan RTRW yang berlaku.
“Kami berterima kasih karena RTRW sudah disusun. Administrasi pertanahan di APL bisa dilakukan, bahkan saya siap mendorong percepatan sertifikasi lahan di Tapsel,” katanya.
Sri bahkan berjanji mengalokasikan sertifikat gratis dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk masyarakat Tapsel.
“Silakan Bapak Bupati mendata siapa saja masyarakat yang lahannya berada di APL. Hasil identifikasi dan inventarisasi nanti akan diverifikasi tim kami di lapangan,” jelasnya.
Ia meminta agar pemerintah daerah berkoordinasi dengan BPN Tapsel maupun kepala desa untuk membuat daftar nominatif lengkap dengan KTP, alas hak, bukti kepemilikan, hingga surat pernyataan desa, terkait siapa saja yang berhak mendapat program PTSL.
“Saya mau peserta PTSL benar-benar orang yang punya hak. Kalau semua lengkap, sertifikat itu akan saya terbitkan. Rencananya juga nanti Menteri ATR/BPN, Bapak Nusron Wahid, sendiri yang menyerahkan langsung sertifikat ke masyarakat Tapsel,” ucapnya menegaskan.
Sri juga menyampaikan bahwa akses menuju lokasi APL yang cukup jauh membutuhkan dukungan Pemkab Tapsel, terutama terkait transportasi.
“Namun begitu, saya pastikan dukungan penuh dari Kanwil BPN Sumut. Tinggal koordinasi teknis di lapangan agar semua berjalan efektif,” tambahnya.
Sementara itu, perwakilan BPKH Wilayah I Medan, Rano Karno, mengungkapkan bahwa pihaknya menyambut baik program ini dan siap melakukan identifikasi serta inventarisasi lahan di Tapsel, termasuk yang berada dalam konsesi PT TPL.
Ia menegaskan bahwa keberadaan pemukiman, fasilitas umum, lahan garapan, maupun aset pemerintah lainnya di konsesi TPL bisa diusulkan masuk program TORA, selama masuk dalam peta indikatif penyelesaian.
“Sepanjang masuk dalam peta indikatif, maka bisa diinventarisasi dan diusulkan ke program TORA. Untuk pembiayaannya bisa ditanggung bersama, baik dari BPN, BPKH, maupun APBD,” ungkapnya.
Menurutnya, langkah ini akan memberi kepastian hukum sekaligus memperkuat basis kehidupan masyarakat sekitar kawasan TPL. Baginya, hal ini penting agar konflik yang sudah bertahun-tahun tidak terus berulang.
Kepala BPN Tapsel, Anita Noveria Lismawaty, yang juga hadir dalam zoom meeting itu, menegaskan bahwa pihaknya bukan bermaksud menghambat pelayanan.
“Kami bukannya ragu, tapi hanya ingin memastikan semua sesuai prosedur agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari,” dalihnya.
Namun, ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bupati Tapsel dan Kanwil BPN Sumut yang telah memberikan dukungan.
“Dengan arahan ini, kami siap mempercepat penyelesaian administrasi pertanahan di APL,” ujarnya.
Di akhir zoom meeting, Gus Irawan menyampaikan dukungan penuh dari Kakanwil BPN Sumut dan BPKH Wilayah I Medan. Ia juga mengajak BPN Tapsel untuk terus bersinergi dalam urusan pertanahan di Tapsel.
Seperti diberitakan sebelumnya, Bupati Tapsel dalam beberapa kesempatan selalu menegaskan keberpihakannya pada masyarakat dalam persoalan lahan TPL.
Bahkan, menanggapi aksi demonstrasi masyarakat akhir Agustus lalu, ia menyampaikan bahwa Pemkab Tapsel tidak akan membiarkan rakyatnya dirugikan. Rapat kali ini mempertegas konsistensinya sekaligus membuka jalan solusi permanen melalui sertifikat APL dan program TORA.
“Hari ini kita simpulkan, khusus APL sudah clear and clean untuk mendapat pelayanan pertanahan. Dan kita dorong agar kawasan hutan produksi yang sudah didata dan diinventarisasi masuk ke dalam program TORA. Harapannya, tidak ada lagi hambatan bagi masyarakat,” pungkas Gus Irawan usai zoom meeting. [Anwar]
