BANDAR LAMPUNG, BERITAANDA – Bank Indonesia bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung sukses menggelar High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (HLM TP2DD), Selasa (8/7/2025), di Auditorium Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Telukbetung, Kota Bandar Lampung.
HLM TP2DD ini menjadi momentum penting dalam percepatan transformasi digital pemerintahan di Lampung. Transformasi tersebut tidak hanya mendukung terciptanya pemerintahan yang transparan dan efektif, tetapi juga berkontribusi besar dalam mendorong peningkatan perekonomian daerah.
Kepala Bapenda Lampung, Slamet Riadi menegaskan, bahwa digitalisasi bukan sekadar keharusan di era modern, tetapi juga menjadi tulang punggung peningkatan kesejahteraan masyarakat Lampung.
“Dengan pemanfaatan teknologi yang tepat, layanan publik dapat menjadi lebih baik dan roda perekonomian berputar lebih cepat,” ujarnya.
Senada dengan itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Epyanto menyampaikan, bahwa digitalisasi daerah menjadi kunci dalam memperkuat pengelolaan anggaran pemerintah daerah, sekaligus mewujudkan visi dan misi pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung.
Percepatan dan perluasan elektronifikasi transaksi pemerintah diyakini dapat meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Hal ini nantinya akan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) secara berkelanjutan.
Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, dalam sambutannya saat membuka kegiatan tersebut, menekankan agar seluruh instrumen yang terlibat dalam digitalisasi mempercepat pelaksanaan program dan inovasi, demi mendorong pertumbuhan pendapatan daerah dan menuju Lampung yang lebih maju.
Sementara itu, dalam forum tersebut Bank Lampung turut menyampaikan berbagai bentuk dukungan terhadap digitalisasi Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung. Beberapa kepala daerah juga memaparkan implementasi digitalisasi dan inovasi di daerahnya masing-masing, seperti Kota Metro, Kabupaten Tulang Bawang, dan Pesisir Barat.
Dalam pemaparan tersebut, dibahas pula sejumlah tantangan dan hambatan, antara lain rendahnya pemahaman masyarakat serta keterbatasan infrastruktur untuk bertransaksi secara digital.
Sebagai wujud kolaborasi dan sinergi, seluruh pihak yang hadir menyatakan komitmennya untuk menyukseskan implementasi berbagai program digitalisasi. Program tersebut meliputi sistem pembayaran digital, administrasi pemerintahan berbasis teknologi, hingga pemanfaatan data digital untuk perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Pertemuan ini menegaskan pentingnya sinergi antara Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan Lampung yang semakin digital, inklusif, dan produktif. (Siaran Pers Kepala Perwakilan Bank Indonesia Lampung, Bimo Epyanto)
