BANDAR LAMPUNG, BERITAANDA – Pagi hari di Ruang Sula Abung, Kantor Gubernur Lampung, deru pendingin ruangan belum sepenuhnya mengusir embun yang menempel di kaca. Namun di dalam ruangan, kilatan kamera justru lebih dulu bekerja, saling berkejaran menangkap momen.
Disanalah Festival Foto Akhir Tahun IJP Lampung dimulai. Sebuah pertemuan yang bukan sekadar merayakan visual, tetapi juga mengajak pemerintah membuka mata publik melalui jejak gambar yang berbicara.
Di tengah suasana itu, Ketua IJP Lampung, Abung Mamasa, berdiri dengan nada suara pelan namun tegas. Bagi pewarta, foto bukan sekadar dokumentasi. Ia adalah jendela-jendela yang memungkinkan masyarakat melihat apa yang dikerjakan pemerintah tanpa perlu menunggu laporan panjang atau pidato resmi.
“Kami berharap ke depan OPD aktif mempublikasikan foto-foto kegiatannya. Masyarakat berhak tahu apa yang dikerjakan Pemerintah Provinsi Lampung,” kata Abung saat menyampaikan sambutan dihadapan jajaran Pemerintah Provinsi Lampung, Senin (29/12/2025) pagi.
Dalam nada suaranya tersimpan keprihatinan. Di era digitalisasi, ketika pesan visual dapat dikirim dalam hitungan detik, masih ada OPD yang terakhir mengunggah kegiatan pada 2024, padahal kalender hampir berganti ke 2026.
“Prosesnya tidak payah, semua dalam genggaman. Sayang jika kinerja tidak terdokumentasi,” tambahnya.
Festival foto yang diinisiasi IJP Lampung ini bukan sekadar lomba. Ia menjadi pengingat, stimulus, sekaligus dalam banyak hal, teguran halus bagi perangkat daerah.
Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela membuka acara dengan senyum hangat. Namun tutur katanya menyimpan pesan tajam bagi organisasi perangkat daerah.
“Atas nama pemerintah provinsi saya memberi apresiasi. Tapi saya gemes juga sama OPD yang tidak aktif,” ujarnya, disambut tawa kecil namun penuh makna di ruangan.
Ia menegaskan bahwa instruksi gubernur sudah jelas: aktif di media sosial. Sebab masyarakat hari ini tidak lagi menunggu publikasi di papan pengumuman, melainkan menatap layar ponsel setiap saat.
“Humas di masing-masing OPD masih belum paham betul apa yang harus dikerjakan. Banyak kerja, tapi tidak terpublikasi, akhirnya tidak sampai kepada masyarakat,” ujarnya.
Melalui festival ini, Jihan menegaskan satu hal penting: publikasi bukan pencitraan, melainkan bukti kerja nyata.
“Foto itu sangat penting. Redaksi tanpa foto terasa kurang. Yang membuat masyarakat tertarik membaca adalah foto dan video. Tapi tentu, foto harus beretika. Festival ini langkah nyata IJP Lampung,” tuturnya.
Salah satu dewan juri, Simon Abdurrahman, menyampaikan pandangannya dengan lugas. Ia melihat adanya pergeseran pola, dari foto seremoni semata menuju visual yang menangkap denyut kehidupan masyarakat.
“Dalam komunikasi visual, sudut pandang itu penting. Foto bukan hanya dokumentasi acara. Yang mulai muncul adalah human interest, ketepatan waktu, dan sinergi visual. Itulah yang membuat foto berbicara. Dan ketika karya berbicara, publik mendengar,” ujarnya.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menilai festival ini sebagai bagian dari perubahan budaya kerja birokrasi.
“Kami sangat mengapresiasi kegiatan yang diinisiasi Diskominfotik dan IJP. OPD sekarang dituntut berinovasi dan menampilkan kegiatannya di media sosial, terutama Instagram,” kata Marindo.
Ia melanjutkan dengan ajakan yang terdengar seperti dorongan moral, “Ke depan, kita dorong OPD terus aktif menyiarkan kegiatannya agar masyarakat tahu apa yang sedang kita jalankan,” tegas dia.
Para pemenang diumumkan menjelang penutupan acara. Bukan soal teknik semata, dewan juri memilih karya yang terasa hidup, yang menangkap denyut, bukan sekadar pose.
- Juara I: Dinas Peternakan
- Juara II: RSUD
- Juara III: Dinas Lingkungan Hidup
- Favorit: Dispora
Nama-nama tersebut bukan sekadar daftar pemenang. Mereka menjadi simbol bahwa ketika kerja dipotret dengan hati, hasilnya mampu menggugah perhatian publik.
Festival ini dinilai oleh empat dewan juri lintas profesi untuk memastikan penilaian yang adil dan berperspektif luas, yakni Syahroni Yusuf (PWI Lampung), Oyos Saroso (AMSI Lampung), Ardiansyah (PFI Lampung), dan Simon Abdurrahman (akademisi).
Acara diakhiri tanpa tepuk tangan berlebihan. Yang tersisa justru renungan, berapa banyak kerja pemerintah yang hilang karena tidak terdokumentasi?. Berapa banyak momen pelayanan publik yang hanya berlalu, karena tidak dipotret dan dipublikasikan?.
Abung Mamasa menutup dengan harapan sederhana namun bermakna luas.
“Ke depan, kita berharap OPD menunjukkan kinerjanya lewat publikasi. Bukan sekadar untuk lomba, tapi untuk masyarakat. Sebab pada akhirnya, foto bukan hanya gambar. Ia adalah jejak,” ujarnya.
Jejak yang membuat publik percaya bahwa kerja pemerintah benar-benar terjadi, bukan hanya terdengar, tetapi terlihat. (*)
