![](https://beritaanda.net/wp-content/uploads/2026/04/Stop-Narkoba-2026.jpg")
JAKARTA, BERITAANDA – Keberhasilan pemberantasan mafia tanah tidak cukup hanya diukur dari pengungkapan kasus dan penindakan terhadap pelaku. Lebih dari itu, upaya tersebut harus mampu mencegah terulangnya kejahatan serupa sekaligus memperkuat sistem pertanahan agar semakin tangguh dan transparan.
Hal tersebut menjadi pesan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, yang disampaikan melalui Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP), Iljas Tedjo Prijono, saat menutup Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan, Jumat (13/11/2026), di Jakarta.
“Keberhasilan memberantas mafia tanah hari ini harus menjadi fondasi untuk menciptakan sistem pertanahan yang lebih tangguh di masa depan. Persoalan mendasar yang harus kita jawab bukan hanya siapa yang melakukan kejahatan, tetapi juga mengapa kejahatan tersebut masih dapat terjadi,” ujar Iljas saat membacakan pesan Wamen ATR/Waka BPN.
Untuk mewujudkan sistem pertanahan yang lebih tangguh, Dirjen PSKP mengusulkan tiga langkah strategis yang perlu dilakukan setelah pelaksanaan Rakor tersebut.
Pertama, menjadikan hasil penegakan hukum sebagai dasar pembenahan tata kelola pertanahan. Dengan demikian, setiap perkara yang berhasil diungkap dapat menjadi bahan evaluasi untuk mengidentifikasi modus kejahatan sekaligus menemukan kelemahan dalam sistem pertanahan.
Kedua, memperkuat kepastian hukum melalui peningkatan kualitas data dan integritas pelayanan. Langkah ini mencakup pengembangan data pertanahan yang akurat, penerapan sistem yang transparan dan akuntabel, serta optimalisasi digitalisasi untuk meningkatkan keamanan data, memperkuat jejak audit, dan mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini.
“Teknologi yang baik tetap membutuhkan aparatur yang berintegritas. Karena itu, pembenahan sistem dan penguatan integritas harus berjalan beriringan. Kita perlu memastikan bahwa setiap proses pelayanan dan pengelolaan pertanahan dapat ditelusuri serta dipertanggungjawabkan,” jelas Iljas.
Ketiga, memperkuat sinergi antarlembaga dalam penegakan hukum dengan tetap mengedepankan ketepatan dan kehati-hatian dalam setiap penanganan perkara.
“Saya mengapresiasi kerja sama Kementerian ATR/BPN, kepolisian, dan kejaksaan yang telah berjalan selama 9 tahun melalui forum koordinasi ini. Ke depan, sinergi harus semakin efektif dalam memperkuat penyelesaian perkara dan memperkuat pencegahan,” tutur Iljas.
Sementara itu, berdasarkan laporan Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan, Hendra Gunawan, target operasi (TO) pemberantasan mafia tanah pada 2026 mencapai 120 kasus. Dari jumlah tersebut, Satuan Tugas (Satgas) Anti-Mafia Tanah telah berhasil menyelesaikan 100 kasus dengan menetapkan 151 orang sebagai tersangka.
Melalui penanganan kasus tersebut, negara berhasil menyelamatkan tanah seluas 110.046.567 meter persegi. Selain itu, potensi kerugian yang berhasil diselamatkan mencapai Rp5.773.954.641.464.
“Ke depan, Satgas Mafia Tanah sangat diharapkan untuk menangani kasus-kasus yang sifatnya potensial, bukan kasus-kasus yang sifatnya biasa atau umum. Ini menunjukkan bahwa kita serius dalam memberantas mafia tanah,” ungkap Hendra.
Rakor yang diikuti 414 peserta dari perwakilan kejaksaan tinggi, kepolisian daerah, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, serta Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi tersebut berlangsung selama dua hari, yakni 12–13 November 2026.
Dalam kegiatan penutupan, turut hadir Staf Khusus Menteri Bidang Pemberantasan Mafia Tanah, Yaved Duma Parembang, serta Staf Khusus Menteri Bidang Hukum dan Perundang-Undangan, Rudi Alfonso. (*)
