MUSI BANYUASIN, BERITAANDA – Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) menggelar asistensi penyusunan road map reformasi birokrasi tahun 2023-2026, oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, bertempat di auditorium Sekretariat Daerah Kabupaten Muba, Senin (19/6/2023).
Acara ini dihadiri langsung oleh Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan-RB Kamaruddin AK MS, dan diikuti para kepala perangkat daerah, kepala bagian, serta camat dilingkungan Pemkab Muba.
Pj. Bupati Muba Drs. H. Apriyadi MSi diwakili Pj. Sekda Muba Musni Wijaya S.Sos M.Si dalam sambutannya berharap, dengan kehadiran Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan-RB di Bumi Serasan Sekate dapat memberikan motivasi untuk meningkatkan pemahaman perangkat daerah terkait penyusunan road map reformasi birokrasi tahun 2023-2026 dan pelaksanaan reformasi birokrasi.
“Pemerintah Kabupaten Muba telah melakukan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi, antara lain penguatan sumber daya manusia dalam mewujudkan ASN profesional dengan menindaklanjuti penyederhanaan birokrasi dan melakukan penyetaraan jabatan. Melakukan evaluasi kelembagaan bersama STIA-LAN agar tercipta perangkat daerah yang tangguh, dinamis, adaptif dan kaya fungsi. Kemudian penerapan strategi penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) secara konsisten dan optimal dalam pelayanan kepegawaian, keuangan, perencanaan, kependudukan, perizinan, kebudayaan, dan pendidikan seperti e-SAKIP, e-office, Srikandi, dan SIPD,” pungkas dia.
Sementara itu Kadis Kominfo Muba Sinulingga menyatakan bahwa Muba juga sedang melakukan penyusunan domain arsitektur SPBE melalui Kominfo dengan melakukan berbagai inovasi terhadap pelayanan publik, terutama perangkat daerah yang melakukan pelayanan strategis langsung terhadap masyarakat.
“Upaya perbaikan pelayanan tersebut mendapat penghargaan dari Kemenpan-RB sebagai perangkat daerah dengan pelayanan prima,” kata dia.
Lanjut Sinulingga menyampaikan, bahwa Pemkab Muba terus berbenah memperbaiki tata kelola birokrasi dan administrasi untuk menjadi lebih baik, transparan dan akuntabel.
“Upaya tersebut mendapatkan apresiasi dari KPK RI dengan diberikan penghargaan sebagai pemerintah daerah dengan nilai total Pencapaian Monitoring Center Of Prevention (MCP) sebesar 93 persen dan memperoleh peringkat satu terbaik se-Sumatera Selatan atau peringkat 103 nasional yang diberikan KPK pada 11 Mei 2023 lalu,” beber Sinulingga.
Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan-RB Kamaruddin dalam kesempatan tersebut memberikan apresiasi yang tinggi kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Muba atas semangat dan komitmen mengimplementasikan program reformasi birokrasi. Serta capaian menurunkan angka kemiskinan ekstrem juga angka stunting.
“Presiden menginginkan reformasi birokrasi kita menciptakan hasil. Alhamdulillah untuk Kabupaten Muba dapat apresiasi dari KPK,” pungkasnya. (Sansida)
