![](https://beritaanda.net/wp-content/uploads/2026/04/Stop-Narkoba-2026.jpg")
OGAN KOMERING ILIR, BERITAANDA – Kejaksaan Negeri (Kejari) Ogan Komering Ilir (OKI) melalui Jaksa Eksekutor bersama Tim Tindak Pidana Khusus (Pidsus) melaksanakan sita eksekusi terhadap aset milik terpidana Samsul bin Simin.
Penyitaan tersebut dilakukan dalam rangka pemenuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi Dana Desa Lirik tahun anggaran 2020 dan 2021. Kegiatan berlangsung di Desa Lirik, Kecamatan Pangkalan Lampam, Kabupaten OKI, Rabu (11/11/2026).
“Pelaksanaan sita eksekusi tersebut merupakan tindak lanjut atas putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 56/Pid.Sus-TPK/2025/PN Plg tanggal 16 Desember 2025,” ujar Kajari OKI I Gede Widhartama SH MH melalui Kasi Intelijen Kejari OKI Agung Setiawan SH MH.
Dia menjelaskan, kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir (P-48) Nomor: Print-6216/L.6.12/Ft.1/12/2025 tanggal 23 Desember 2025 serta Surat Perintah Pencarian Harta Benda Milik Terpidana (P-48A) Nomor: Print-145G/L.6.12/Ft.1/02/2026 tanggal 2 Februari 2026 atas nama Samsul bin Simin.
“Berdasarkan amar putusan pengadilan, terpidana Samsul bin Simin dijatuhi pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp1.187.263.900,00,” ungkapnya.
Menurut dia, besaran uang pengganti tersebut didasarkan pada hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan penyalahgunaan Dana Desa tahun anggaran 2020 dan 2021 di Desa Lirik, Kecamatan Pangkalan Lampam, Kabupaten Ogan Komering Ilir.
“Dalam amar putusan tersebut juga ditetapkan bahwa kewajiban pembayaran uang pengganti diperhitungkan dengan harga objek tanah milik terpidana yang sebelumnya telah disita oleh Jaksa,” terangnya.
Dia melanjutkan, objek tanah tersebut berdasarkan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah Nomor: 593/02/SPHAT/DS.LRK/2025 tanggal 25 Mei 2025 atas nama Samsul bin Simin, dengan ukuran 15 meter x 10 meter. Tanah tersebut berlokasi di RT 005 RW 003 Dusun II, Desa Lirik, Kecamatan Pangkalan Lampam, Kabupaten OKI.
Lebih lanjut dia menjelaskan, bahwa amar putusan pengadilan menegaskan, apabila terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu satu bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, harta benda milik terpidana dapat disita oleh Jaksa dan selanjutnya dilelang untuk menutupi pembayaran uang pengganti tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
“Dalam pelaksanaannya, kegiatan sita eksekusi turut didampingi anggota Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten OKI, serta mendapat dukungan pengamanan dari Tim Intelijen Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir,” tandasnya.
Sinergi antar bidang dan koordinasi dengan instansi terkait tersebut, lanjut dia, dilakukan guna memastikan seluruh tahapan kegiatan berjalan lancar, tertib, dan sesuai prosedur.
“Proses pelaksanaan sita eksekusi terhadap objek aset milik terpidana berlangsung dalam keadaan aman, tertib, dan kondusif tanpa adanya perlawanan dari pihak mana pun,” tuturnya.
Dia menambahkan, pelaksanaan sita eksekusi ini merupakan bagian dari komitmen Kejari OKI dalam melaksanakan putusan pengadilan, khususnya terkait pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Langkah tersebut sekaligus menjadi upaya mengoptimalkan pemulihan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.
“Upaya tersebut menjadi salah satu bentuk nyata bahwa penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penjatuhan pidana terhadap pelaku, tetapi juga pada pengembalian kerugian keuangan negara melalui mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan,” imbuhnya.
Selanjutnya, sambung dia, aset yang telah disita akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tahapan tersebut meliputi proses penilaian aset, pemenuhan kelengkapan administrasi pertanahan, serta kepastian status hukum objek sita sebagai bagian dari persiapan apabila diperlukan proses pelelangan.
“Apabila nilai aset yang disita belum mencukupi kewajiban pembayaran uang pengganti, upaya penelusuran terhadap harta benda lainnya milik terpidana dapat dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku,” tegasnya.
Melalui pelaksanaan kegiatan ini, sambung dia lagi, Kejari OKI terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung penegakan hukum yang profesional, transparan, dan akuntabel serta memastikan setiap putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
“Kejari OKI juga terus memperkuat sinergi antarbidang dan koordinasi dengan instansi terkait guna mengoptimalkan pemulihan kerugian keuangan negara serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kejaksaan,” pungkasnya. (Iwan)
