BANDAR LAMPUNG, BERITAANDA — Pemerintah terus menggencarkan pembangunan dari akar rumput melalui program Desaku Maju. Program ini hadir sebagai strategi komprehensif untuk meningkatkan kemandirian ekonomi desa, ketahanan pangan, serta menciptakan ekosistem ekonomi desa yang kuat dan berkelanjutan.
Kamis (10/07/2025), Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mendampingi kunjungan kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) ke Desa Bumi Daya, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan.
Hadir mewakili Kemenko PMK, Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu, Prof. Dr. rer. nat. Abdul Haris, M.Sc.
Kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, utamanya dalam mewujudkan pembangunan desa berbasis pertanian, penguatan kelembagaan ekonomi, dan infrastruktur perdesaan.
Wagub Jihan dalam sambutannya menegaskan bahwa Desaku Maju merupakan program unggulan yang selaras dengan visi ‘Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas’. Program ini mendukung pencapaian misi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Selama lima tahun terakhir, angka kemiskinan di Provinsi Lampung turun dari 12,62 persen menjadi 10,62 persen. Namun, mayoritas kemiskinan masih terjadi di wilayah pedesaan,” ungkap Jihan.
Dari total 2.446 desa di Provinsi Lampung, hanya 480 yang berstatus desa mandiri. Sementara itu, masih ada 123 desa tertinggal dan 17 desa sangat tertinggal. Fakta ini menjadi landasan penting dalam menyusun strategi pembangunan berbasis desa.
Program Desaku Maju pertama kali diluncurkan di Desa Wonomarto, Kabupaten Lampung Utara, pada 3 Juni 2025. Seiring waktu, cakupannya kini diperluas ke berbagai wilayah lainnya di Lampung. Program ini dirancang untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, BUMDes, kelompok tani, pelaku usaha, dan akademisi.
Di lapangan, implementasi program mencakup penyediaan Pupuk Organik Cair (POC), bantuan mesin pengering gabah (dryer), pelatihan vokasi bagi rumah tangga miskin, serta pembangunan infrastruktur jalan desa sebagai akses utama distribusi hasil pertanian dan produk lokal.
“Ketahanan pangan lokal melalui pertanian, perikanan, dan peternakan juga mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah pusat,” tambah Wagub Jihan.
Pada kesempatan itu, diluncurkan pula Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Bumi Daya, sebagai bagian dari pelaksanaan program MBG yang menyasar peningkatan kualitas gizi masyarakat desa.
Sementara itu, Deputi Kemenko PMK Abdul Haris menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai kunci pengentasan kemiskinan. Ia membawa pesan dari Menko PMK bahwa paradigma pembangunan harus bergeser dari sekadar bantuan menjadi pemberdayaan berkelanjutan.
“Presiden telah mengeluarkan Inpres Nomor 8 Tahun 2025 yang menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2026. Maka, penguatan ekonomi desa menjadi tulang punggung pembangunan nasional,” kata Abdul Haris.
Ia juga menyebut program strategis nasional seperti Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan Makan Bergizi Gratis sebagai bagian penting dari ekosistem ekonomi desa yang tangguh.
Sebagai simbol komitmen bersama, dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara berbagai pihak, seperti Direktur Inkubator Desa Cerdas, Direktur BUMDes Maju Bersama, Gapoktan Bersama, dan Kepala Desa Bumi Daya.
Pada momen tersebut, diserahkan pula bantuan berupa bed dryer berkapasitas 20 ton dari Pemerintah Provinsi Lampung kepada Gapoktan Bersama Kecamatan Palas, satu unit combine harvester dari Kemenko PMK, serta sejumlah alat pertanian dari program BRI Peduli. (Katharina)
