SINTANG-KALBAR, BERITAANDA – Wakil Bupati Sintang Drs Askiman, MM memimpin jalannya rapat koordinasi tim pemantauan daerah perbatasan, dalam rangka percepatan penanganan Covid-19, Selasa (31/3/2020).
Rapat dilakukan dalam rangka memantau stok, harga, dan saluran distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat daerah perbatasan.
Wabup Askiman menjelaskan, bahwa kawasan perbatasan menjadi titik perhatian, karena disana menjadi lalulintas orang dan barang dari luar negeri.
“Kalau kita tutup jalur masuk tidak resmi ini, akan berdampak pada ekonomi masyarakat. Warga disana, 80 persen barang sembako berasal dari Malaysia. Maka silahkan Disperindagkop dan UKM untuk ambil langkah. Saya juga berharap agar pabrik karet jangan tutup. Karena akan memperparah dampak ekonomi kepada petani. Mereka hanya diminta melakukan penyesuaian jam kerja,” pinta Askiman.
“Yang sangat penting kita antisipasi adalah barang masuk dari Malaysia. Barang impor ilegal harus dihentikan di perbatasan. Saya berharap agar dipertimbangkan ada pasokan sembako dari Sintang ini. Saya minta dinas serta pemdes juga memberikan arahan kepada camat dan kepala desa agar mengambil langkah antisipasi, dan mereka harus memberikan laporan secara periodik. Saya juga minta gawai Dayak di kampung juga ditiadakan. Ritual gawai Dayak silahkan dilakukan, tetapi tidak ramai dan tidak ada pesta,” pinta Wabup Sintang.
Wabup berpesan kepada warga Kabupaten Sintang untuk jangan panik. Karena kita belum ada yang terinfeksi. Tetapi kita harus waspada.
“Mari kita berikan penjelasan yang menyejukan masyarakat. Segera berkoordinasi dengan Majelis Agama Konghucu dalam menghadapi ritual sembahyang kubur yang akan segera tiba. Disperindagkop dan UKM terus pantau perkembangan stok dan harga sembako. Terus laporkan kepada pimpinan,” pinta Askiman.
Sudirman selaku Kadisperindagkop dan UKM Kabupaten Sintang menjelaskan, dalam melakukan pemantauan arus barang di perbatasan sangat penting untuk memutus penyebaran virus corona.
“Dan kami tidak bisa bekerja sendiri. Tetapi kami memerlukan dukungan instansi lainnya. Kami membentuk tim pemantauan. Kita akan melakukan pemantauan langsung kondisi stok dan harga sembako di perbatasan, untuk kemudian melakukan langkah yang tepat untuk membantu masyarakat,” terang Sudirman.
Sementara Dandim 1205/Sintang Letkol Inf. Eko Bintara Saktiawan menjelaskan, bahwa sejak 27 Maret 2020 yang lalu tercatat 66 orang sudah dideportasi dari Malaysia melalui PLBN Entikong. Dan informasi yang berkembang akan ada pemulangan 20.000 tenaga kerja kita dari Malaysia.
“Kami terus melakukan patroli di sepanjang perbatasan. Seluruh jalur masuk di perbatasan sudah ditutup. Baik jalur resmi dan tidak resmi. Hanya Entikong yang masih buka, karena ada pemulangan tenaga kerja kita,” jelas dia.
“Kita diperintahkan untuk menutup perbatasan, tetapi kita tidak ada solusi atas pasokan sembako yang selama ini dipasok dari Malaysia. Kami mendukung rencana Pemkab Sintang untuk melakukan droping sembako ke perbatasan,” terang Letkol Inf. Eko Bintara Saktiawan.
Kabag Kesra Ulidal Muhtar juga menyarankan agar camat memberikan laporan perkembangan harga di setiap kecamatan.
“Kalau bisa camat dan kades selalu memberikan laporan terkait kondisi daerah dan perkembangan harga kepada Pemkab Sintang,” harap Ulidal Muhtar.
Kepala BPBD Kabupaten Sintang Bernard Saragih juga menjelaskan bahwa sejak 17 Maret 2020 saat Gugus Tugas Covid-19 dibentuk, pihaknya sudah monitor arus masuk orang di perbatasan.
“Hasilnya masih ada orang masuk dari Malaysia ke Indonesia melalui jalur tikus. Kami terus berkoordinasi dengan Camat Ketungau Tengah dan Ketungau Hulu. Status kita adalah KLB. Semua OPD harus bergerak sendiri untuk memutuskan penyebaran virus corona. Kita juga berusaha menurunkan beban psikologis masyarakat dalam menghadapi virus corona yang secara otomatis meningkatkan daya tahan tubuh. Di Sintang, kita menyemprotkan tubuh manusia dengan kaporit dengan dosis tertentu, bukan dengan disinfektan. Disinfektan hanya kami gunakan untuk kendaraan dan fasilitas umum,” terang Bernard Saragih. (Arni)
