TAPANULI SELATAN, BERITAANDA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menginstruksikan seluruh kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati hingga wali kota, untuk memperketat pengawasan terhadap praktik pembalakan hutan.
Instruksi Presiden Republik Indonesia ke-8 tersebut disampaikan menyusul maraknya aktivitas penebangan liar yang dinilai dilakukan secara ugal-ugalan dan berpotensi memicu bencana alam.
Instruksi itu diumumkan Presiden Prabowo usai menghadiri Sidang Kabinet Merah Putih di Jakarta, Rabu (17/12/2025).
Menanggapi instruksi tersebut, Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), Gus Irawan Pasaribu, menyatakan dukungan penuh. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah daerah bahkan telah mengambil langkah konkret sebelum instruksi itu diterbitkan.
“Sebelum diinstruksikan, kita sudah berbuat,” kata Gus Irawan saat ditemui di Sipirok, Kamis (18/12/2025).
Gus Irawan merujuk pada dua surat resmi yang telah dikirimkan kepada Menteri Kehutanan pada Agustus dan November 2025, terkait dugaan pembalakan hutan secara ugal-ugalan di kawasan ekosistem Batangtoru.
Pada 29 Agustus 2025, atau tiga bulan sebelum terjadinya bencana banjir bandang dan longsor pada akhir November, Bupati Tapsel melalui surat bernomor 600.4.5.2/6170/2025 meminta penghentian aktivitas penebangan pohon pada PHAT.
Laporan tersebut merupakan tindak lanjut dari surat Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan terkait kegiatan penebangan di Desa Bulu Mario, Kecamatan Sipirok, yang merupakan bagian dari Landscape Batangtoru, habitat satwa dilindungi seperti Harimau Sumatera dan Orangutan Tapanuli.
Selanjutnya, pada 14 November 2025, atau 10 hari sebelum terjadinya banjir bandang dan longsor, Bupati Tapsel kembali menyampaikan keberatan melalui surat bernomor 100.3.4/8867/2025 serta meminta penghentian SIPUHH PHAT.
Meski akses SIPUHH telah dibekukan, berdasarkan laporan tersebut, aktivitas penebangan masih ditemukan, termasuk di Desa Lancat, Kecamatan Arse, selain wilayah Sipirok.
Bupati Tapsel juga melaporkan adanya aktivitas serupa di Kecamatan Batangtoru, lokasi yang kemudian terdampak bencana hanya beberapa hari setelah laporan tersebut disampaikan.
Dengan adanya instruksi Presiden serta bukti upaya yang telah dilakukan sebelumnya di tingkat daerah, Pemkab Tapsel menegaskan komitmennya untuk menjaga kelestarian ekosistem Batangtoru sekaligus mencegah terulangnya bencana serupa. [Anwar]
