![](https://beritaanda.net/wp-content/uploads/2026/03/Idul-Fitri-Tapsel-2026.jpg")
![](https://beritaanda.net/wp-content/uploads/2026/02/BBNK-OKI-2026.gif")
BANDAR LAMPUNG, BERITAANDA – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan pentingnya koordinasi dan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, Forkopimda, instansi vertikal, serta BUMN/BUMD untuk mewujudkan Lampung Maju menuju Indonesia Emas.
Dalam rapat koordinasi bersama Forkopimda, instansi vertikal, dan BUMN/BUMD Provinsi Lampung di Hotel Akar, Rabu (16/7/2025), Gubernur menyoroti isu strategis rendahnya kualitas pembangunan manusia dan tingginya angka kemiskinan.
“Bagaimana mungkin suatu daerah yang begitu dekat dengan Jakarta, dengan akses infrastruktur dan pendidikan yang baik, justru mencatat IPM terendah di Sumatra. Ini adalah buah dari kemiskinan,” ujar Gubernur.
Berdasarkan data, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung tahun 2024 berada di angka 73,13, terendah di Sumatra. Sementara itu, angka kemiskinan tercatat sebesar 10,69 persen, mayoritas berada di wilayah perdesaan.
Padahal, Lampung dikenal sebagai lumbung pangan nasional dengan produksi unggulan seperti beras, jagung, singkong, kopi, coklat, dan nanas. Bahkan, pertumbuhan ekonomi triwulan I 2025 tercatat tertinggi di Sumatra, yakni 4,57 persen, dengan PDRB tahun 2024 mencapai Rp483 triliun.
Untuk menekan angka kemiskinan dan meningkatkan IPM, Gubernur mendorong hilirisasi dan modernisasi sektor pertanian guna menciptakan nilai tambah dan ekosistem ekonomi desa yang kuat.
“Kita ingin nilai tambah itu ada di desa. Dengan bantuan dryer, Rp1,5 triliun yang sebelumnya berputar di kota bisa berpindah ke desa,” jelas Gubernur.
Upaya tersebut diwujudkan melalui berbagai kebijakan, seperti penetapan harga gabah dan ubi kayu, pengendalian distribusi, serta bantuan alat pertanian modern seperti combine harvester, rice milling unit, dan pembangunan silo.
Di bidang pendidikan, Gubernur juga mengambil langkah strategis dengan menghapuskan uang komite diseluruh sekolah negeri tingkat SMA, SMK, dan SLB di Provinsi Lampung. Kebijakan ini ditujukan untuk membuka akses pendidikan yang adil dan merata bagi seluruh anak di Lampung.
Menutup sambutannya, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal mengajak seluruh elemen untuk bersinergi membangun Lampung secara bersama.
“Kita tidak bisa mengatur Lampung sendirian. Mari kita kolaborasi. Saya mohon bantuannya,” pungkasnya. (Katharina)
