![](https://beritaanda.net/wp-content/uploads/2026/03/Idul-Fitri-Tapsel-2026.jpg")
![](https://beritaanda.net/wp-content/uploads/2026/02/BBNK-OKI-2026.gif")
BANDAR LAMPUNG, BERITAANDA – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa pencanangan Zona Integritas di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Provinsi Lampung menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) harus menjadi komitmen nyata, bukan sekadar seremoni.
Hal tersebut disampaikan Rahmat saat menghadiri pencanangan Zona Integritas di RSJ Lampung, Selasa (12/8/2025).
Menurutnya, langkah ini merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan pelayanan publik yang bersih, akuntabel, dan berintegritas.
“Menuju pemerintahan yang bersih itu tidak mudah. Ada ratusan indikator yang harus dipenuhi. Tetapi yang paling penting adalah komitmen, dan itu dimulai dari pemimpin. Kalau pemimpinnya berintegritas, aparaturnya akan mencerminkan hal yang sama,” ujarnya.
Gubernur juga menekankan peran strategis RSJ Lampung sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan mental.
Berdasarkan data, dari 2.456 desa di Provinsi Lampung, hanya 11 persen yang tidak memiliki kasus gangguan kesehatan jiwa. Lampung bahkan menempati peringkat ketujuh nasional dalam angka bunuh diri, meski jumlah penduduknya berada di urutan kedelapan.
“Masalah kesehatan mental perlu menjadi perhatian serius. Bagaimana mau membentuk SDM unggul kalau kesehatan mental masyarakat tidak dijaga?, sakit fisik terlihat, tapi sakit mental sering tidak tampak. Karena itu, RSJ punya peran ganda: mengobati dan menumbuhkan kepercayaan publik,” kata Rahmat.
Ia juga menyinggung hasil evaluasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menempatkan Lampung diperingkat terendah pada dua indikator, yaitu Survei Penilaian Integritas (SPI) dan Monitoring Center for Prevention (MCP).
“Yang menilai keberhasilan kita bukan Gubernur atau pemerintah, tetapi masyarakat. Persepsi publik itu nyata, dan kita harus memperbaikinya bersama,” tegasnya.
Rahmat berharap pencanangan Zona Integritas di RSJ Lampung menjadi awal perubahan yang terukur, berkelanjutan, dan berdampak positif bagi kepercayaan publik terhadap pelayanan kesehatan di Provinsi Lampung. (Katharina)
