![](https://beritaanda.net/wp-content/uploads/2026/02/BBNK-OKI-2026.gif")
BANDAR LAMPUNG, BERITAANDA – Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) menggelar musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Lantai III Sekretariat Pemkab Tubaba pada Rabu (4/3/2026) tersebut, menjadi momentum penting dalam menyelaraskan kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah.
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, yang disambut Bupati Tubaba Novriwan Jaya bersama Wakil Bupati Nadirsyah serta jajaran Forkopimda.
Dalam laporannya, Bupati Novriwan Jaya menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Provinsi Lampung terhadap percepatan pembangunan di Kabupaten Tubaba, yang dikenal dengan sebutan ‘Bumi Ragem Sai Mangi Wawai’. Ia menyoroti kemajuan pembangunan infrastruktur jalan yang menjadi urat nadi perekonomian masyarakat.
“Tahun 2026 ini, Tubaba mendapatkan alokasi pembangunan untuk tujuh ruas jalan strategis. Salah satu yang paling dinantikan masyarakat adalah ruas Penumangan–Unit 6. Ini menjadi dorongan besar bagi konektivitas antarwilayah,” ujar Novriwan.
Selain sektor infrastruktur, pemerintah daerah juga terus mendorong peningkatan layanan kesehatan. Melalui dukungan dana pusat sebesar Rp130 miliar, RSUD Tubaba kini tengah dipersiapkan menjadi rumah sakit rujukan unggulan di wilayah tersebut.
Saat ini, RSUD Tubaba telah melayani lebih dari 200 pasien rutin cuci darah (hemodialisa) serta fokus pada penanganan penyakit kronis, seperti kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi.
Dalam arahannya, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menekankan bahwa kewenangan yang dimiliki pemerintah harus bermuara pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Ia juga menyoroti potensi ekonomi besar dari program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Anggaran MBG di Tubaba mencapai Rp497,7 miliar. Jika dibagi ke 100 desa, maka potensi anggaran yang beredar bisa mencapai sekitar Rp4 miliar per desa setiap tahun. Kepala tiyuh harus cerdas memanfaatkannya, jangan sampai bahan baku diambil dari luar daerah. UMKM dan petani lokal harus menjadi pemain utama,” tegasnya.
Gubernur juga menyoroti pentingnya menjaga nilai tambah komoditas unggulan daerah, seperti singkong dan jagung, agar tidak hanya dijual sebagai bahan mentah tanpa memberikan dampak ekonomi maksimal bagi petani lokal.
Sebagai upaya mengatasi fluktuasi harga komoditas, Pemerintah Provinsi Lampung memperkenalkan program Koperasi Desa Merah Putih. Program ini diharapkan mampu memutus ketergantungan terhadap tengkulak luar daerah dengan menyediakan armada transportasi sendiri serta menjaga stabilitas harga di tingkat desa.
Selain itu, pemerintah provinsi juga menyiapkan dukungan berupa pemberian Pupuk Organik Cair (POC) yang diproyeksikan mampu meningkatkan produktivitas lahan hingga 15–20 persen. Bantuan mesin pengering (dryer) berkapasitas 20 ton juga akan dialokasikan guna menjaga kualitas panen jagung dan padi, terutama saat harga pasar tidak stabil.
Di akhir kegiatan, Gubernur menyampaikan kabar baik berupa Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebesar Rp10 juta per desa untuk mendukung program ‘Desa Maju’. Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Saya minta Pak Bupati dan para Kepala Tiyuh memastikan tidak ada anak di Tubaba yang putus sekolah. Semua harus menempuh pendidikan minimal hingga jenjang SMA,” ujarnya. (Katharina)
