TAPANULI SELATAN, BERITAANDA – Pemerintahan Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) periode 2025-2030, H. Gus Irawan Pasaribu SE, Ak, MM, CA menghadapi berbagai tantangan sejak awal. Dinamika yang terjadi dipengaruhi oleh kebijakan nasional serta warisan pemerintahan sebelumnya.
Pengamat pemerintahan dan pembangunan Tabagsel, Aulia Akbar, mengungkapkan hal ini dalam wawancara pada Sabtu (1/3/2025), menjelang hari pertama bertugasnya Bupati Gus Irawan Pasaribu dan Wakil Bupati Jafar Syahbudin Ritonga yang dijadwalkan pada Senin (3/3/2025) mendatang.
Menurut Aulia, tantangan terbesar di awal pemerintahan ini adalah efisiensi anggaran, dengan pemotongan dana dari pemerintah pusat sebesar Rp 113 miliar. Pemotongan ini berdampak pada tertundanya sebagian besar proyek pembangunan yang telah direncanakan untuk tahun 2025.
“Pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan irigasi terhambat karena anggaran yang sebelumnya dialokasikan tidak lagi tersedia akibat kebijakan efisiensi pemerintah pusat,” jelas Aulia.
Pemangkasan ini didasarkan pada Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 29 Tahun 2025 yang bertujuan mengefektifkan penggunaan keuangan negara.
Selain itu, kebijakan pemerintahan sebelumnya yang mengangkat ribuan ASN dan PPPK antara tahun 2021-2024 turut menekan anggaran. Hal ini menyebabkan belanja pegawai meningkat drastis hingga Rp 739 miliar, menggeser belanja modal yang semula Rp 154 miliar menjadi hanya Rp 89 miliar.
Perbandingan antara belanja pegawai dan belanja modal ini menjadi perhatian utama. Pada tahun 2021, belanja modal masih sekitar Rp 236,9 miliar dengan belanja pegawai Rp 456 miliar. Namun, pada 2025, belanja pegawai melonjak signifikan, sedangkan belanja modal semakin tergerus.
Persoalan keuangan daerah juga diperparah oleh buruknya pengelolaan pendapatan daerah. Salah satu contoh adalah pengalihan pengelolaan pasar dari BUMD PT Tapanuli Selatan Membangun (TSM) ke Dinas Perdagangan dan Koperasi.
“Saat dikelola PT TSM, pendapatan daerah dari sektor ini mencapai Rp 360 juta per tahun. Namun setelah dikelola oleh dinas terkait, pemerintah justru harus mengeluarkan anggaran operasional Rp 800 juta, sementara pendapatan yang terealisasi hanya sekitar Rp 260 juta,” ungkap Aulia.
Kondisi ini mengakibatkan kerugian sekitar Rp 540 juta, mencerminkan kurangnya efektivitas dalam manajemen keuangan daerah.
Tantangan lain bagi Gus Irawan adalah kebijakan terkait pegawai ASN dan non-ASN. Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 tentang ASN, pemerintah daerah diwajibkan menata pegawai. Keputusan pemerintahan sebelumnya telah menyebabkan ratusan pegawai non-ASN dirumahkan, memicu gelombang protes, termasuk unjuk rasa tenaga kesehatan pada 24 Februari 2025.
Aulia menilai bahwa tahun pertama pemerintahan Gus Irawan ibarat ‘cuci piring’, dimana banyak masalah warisan yang harus diselesaikan sebelum merealisasikan visi kampanye mereka.
“Saat ini, Gus Irawan dan Jafar diuji kemampuannya dalam mengelola dinamika di Pemkab Tapsel. Jika mereka berhasil menata ulang kebijakan dan anggaran, visi Tapsel Kembali Bangkit dapat terwujud,” kata Aulia.
Ia menyarankan agar pemerintah segera merasionalisasi anggaran, termasuk pemotongan perjalanan dinas sebesar 50%, pengurangan kegiatan seremoni, serta efisiensi dalam belanja barang dan jasa. Dengan langkah ini, dana yang tersisa dapat dialihkan untuk belanja modal guna menopang pembangunan daerah.
Kebijakan rasionalisasi ini juga selaras dengan Surat Edaran Mendagri No. 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025, yang menginstruksikan kepala daerah baru untuk menyesuaikan anggaran dengan visi misi mereka.
Aulia optimistis bahwa Gus Irawan mampu menghadapi tantangan ini, sebagaimana ia berhasil memulihkan kondisi PT Bank Sumut saat menjabat sebagai Direktur Utama selama tiga periode. Namun, ia menegaskan bahwa beberapa kebijakan strategis yang tidak populer mungkin harus diambil demi keberlangsungan pembangunan yang berkelanjutan.
“Keberanian mengambil langkah tegas akan menjadi kunci sukses kepemimpinan Gus Irawan di Tapsel,” tutupnya. [Anwar]
