OGAN KOMERING ILIR, BERITAANDA – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menggelar kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) rancangan RKPD Kabupaten OKI tahun 2026, bertempat di aula kantor Bappeda OKI, Rabu (30/4/2025) pukul 11.00 WIB.
“Maksud kegiatan ini adalah untuk memperoleh masukan dan saran dalam rangka mematangkan rancangan RKPD Kabupaten OKI tahun 2026. Sedangkan tujuan dari forum ini adalah menyepakati program prioritas pembangunan daerah Kabupaten OKI tahun 2026,” kata Kepala Bappeda OKI Aidil Azwari SP M.Si dalam laporannya.
Ia menjelaskan bahwa penyusunan rancangan RKPD Kabupaten OKI tahun 2026 telah melalui sejumlah tahapan, yakni musrenbang tingkat desa/kelurahan yang digelar pada Desember 2024 lalu, dilanjutkan musrenbang tingkat kecamatan pada tanggal 4–13 Februari 2025, serta forum konsultasi publik pada 6 Maret 2025.
“Forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah pada tanggal 17–20 Maret 2025, dilanjutkan pembahasan pagu indikatif per perangkat daerah yang dilaksanakan pada 21–25 April 2025. Hari ini, 30 April 2025, kita laksanakan musrenbang tingkat kabupaten untuk menyempurnakan rancangan menjadi rancangan akhir sebelum tahapan evaluasi dan penetapan,” terangnya.
Lebih lanjut ia menyampaikan, bahwa rancangan RKPD tahun 2026 telah mengacu pada rancangan RPJMD yang saat ini sedang dalam proses penyempurnaan, yang memuat visi, misi, serta program prioritas bupati dan wakil bupati untuk lima tahun ke depan, yakni 2025–2029.
“RKPD 2026 akan ditetapkan dalam bentuk Perkada paling lambat pada pekan pertama bulan Juli 2025, yang kemudian menjadi landasan dalam pembahasan KUA-PPAS dan rancangan APBD tahun anggaran 2026,” ungkapnya.
Peserta kegiatan kali ini berasal dari berbagai unsur, baik pemerintahan, swasta, akademisi, tokoh masyarakat, pemuda, LSM, serta unsur lain yang dianggap relevan.
“Output kegiatan ini diharapkan menghasilkan masukan dan kesepakatan yang tertuang dalam berita acara musrenbang rancangan RKPD Kabupaten OKI Tahun 2026. Baik melalui luring maupun link yang disediakan, semua masukan sangat dibutuhkan,” tandasnya.
Ia berharap semua peserta yang hadir dapat mengikuti acara ini sebaik-baiknya hingga selesai. Ia juga meminta kepada bupati agar dapat memberikan arahan sebagai acuan bersama dalam menyusun dan menyempurnakan rancangan RKPD OKI tahun 2026, sekaligus membuka secara resmi kegiatan musrenbang RKPD hari ini.
Dalam arahannya, Bupati OKI H. Muchendi Mahzareki SE M.Si menyampaikan, bahwa kegiatan hari ini merupakan salah satu siklus penting dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, setelah sebelumnya digelar forum konsultasi publik.
“Dokumen rancangan RKPD yang disusun hari ini akan menjadi landasan untuk menyusun dan membahas KUA-PPAS serta menetapkan APBD tahun anggaran 2026,” ujarnya.
Ia menambahkan, dokumen ini juga harus disusun dengan mengacu pada rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten OKI tahun 2025–2029, yang saat ini masih dalam proses penyempurnaan.
“Sebagai produk demokrasi, bupati dan wakil bupati memiliki visi dan misi yang merupakan janji bhakti kepada masyarakat selama lima tahun ke depan,” tegasnya.
Visi dan misi tersebut, lanjutnya, dituangkan dalam RPJMD yang menjadi panduan strategis untuk mewujudkan cita-cita bersama, OKI Maju Bersama.
Langkah-langkah strategis tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam tujuh (7) program prioritas, yang merupakan implementasi langsung dari tujuh misi Bupati dan Wakil Bupati 2025–2030. Program prioritas tersebut antara lain:
- Peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, olahraga, dan seni budaya.
- Penyediaan infrastruktur.
- Peningkatan ketersediaan pangan, air, dan energi di pedesaan.
- Reformasi politik, hukum, dan birokrasi.
- Penurunan angka kemiskinan.
- Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, pemuda, lansia, serta penyandang disabilitas.
- Menjamin pelestarian lingkungan hidup.
Selanjutnya, jelas dia, setiap program prioritas tersebut diterjemahkan ke dalam kegiatan prioritas pada masing-masing perangkat daerah yang memiliki sasaran terukur.
“Sasaran inilah yang hari ini kita tajamkan, selaraskan, dan klarifikasi sesuai aspirasi dan kebutuhan para pemangku kepentingan, sehingga menjadi prioritas pembangunan tahun 2026,” tandasnya.
Oleh karena itu, jelasnya lagi, pada kesempatan ini ia ingin menyampaikan beberapa hal penting. Pertama, APBD tahun 2026 merupakan APBD yang disusun pada tahun pertama masa jabatan kepala daerah terpilih periode 2025–2030. APBD ini memiliki peran penting dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah serta menjadi dasar pembangunan daerah dalam satu tahun ke depan.
Kedua, APBD tahun pertama ini berada dalam masa transisi kepemimpinan kepala daerah, sehingga harus mampu mengakomodasi program dan kegiatan kepala daerah baru, sekaligus melanjutkan program yang telah berjalan. Ketiga, saat ini kita dihadapkan pada situasi yang tidak mudah. Tantangan seperti defisit anggaran, kebutuhan efisiensi, dan perlambatan ekonomi akan menjadi persoalan ke depan.
“Oleh sebab itu, kehati-hatian dalam mengelola fiskal dan anggaran harus benar-benar prudent. Tidak boleh ada satu rupiah pun meleset dari rencana yang telah dibuat, dan semuanya harus sesuai skala prioritas,” tegasnya.
Keempat, dalam penyusunan RPJMD dan setiap tahunnya RKPD, ia menekankan pentingnya sinkronisasi dengan rencana besar nasional.
“Sebagai contoh, pemerintah pusat sedang fokus pada swasembada pangan. Mereka membangun bendungan dan irigasi primer. Lalu bagaimana dengan irigasi sekunder dan tersier?. Sampai atau tidak airnya ke sawah-sawah masyarakat?” ujarnya.
Oleh karena itu, tambahnya, sinkronisasi dalam penyusunan RKPD tahun 2026 harus in line, harus seirama. Jangan sampai pusat atau provinsi ke kanan, kita ke kiri. Kita akan kehilangan momentum.
Kelima, ia juga mengingatkan kepada kepala perangkat daerah bahwa di tengah keterbatasan anggaran, harus cerdas membangun komunikasi dan relasi dengan pemerintah pusat, provinsi, BUMN, maupun pihak swasta.
“Silahkan ketuk pintu, kulo nuwun, siapa tahu ada program yang bisa direalisasikan untuk masyarakat Ogan Komering Ilir. Sekali lagi, kuncinya adalah komunikasi dan sinkronisasi,” tegasnya lagi.
Keenam, ia menegaskan bahwa program yang disusun harus berorientasi pada hasil dan berdampak secara ekonomi. Penganggaran tidak boleh dibagi rata ke semua dinas sehingga tidak ada skala prioritas.
“Jangan sampai anggaran hanya untuk rutinitas, seremonial, atau mengikuti kebiasaan-kebiasaan tahun sebelumnya yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat. Penganggaran harus produktif dan menghasilkan return ekonomi. Semua harus dikalkulasi, dihitung, lalu dieksekusi,” pesannya.
Ketujuh, program yang disusun harus tepat sasaran dan strategis. Artinya, manfaat dari APBD maupun APBN harus benar-benar dirasakan masyarakat.
“Jangan sampai anggaran untuk stunting, misalnya, justru habis untuk rapat-rapat atau studi banding. Kuncinya adalah anggaran yang berdampak,” tegasnya.
Selain itu, ia mengungkapkan bahwa persoalan krusial yang dihadapi saat ini adalah infrastruktur dasar, khususnya jalan dan jembatan, yang sebagian besar mengalami kerusakan.
“Padahal, infrastruktur ini merupakan kebutuhan dasar. Ia menghubungkan konektivitas antar wilayah, mempermudah mobilitas orang, dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Sejak dilantik, bahkan sebelum dilantik, lanjutnya, ia bersama Mas Supri telah melakukan lobi ke berbagai pihak agar ada solusi atas persoalan infrastruktur ini, baik dari pemerintah provinsi maupun pusat.
“Oleh sebab itu, saya berharap musrenbang ini bisa menjadi sekrup penyambung antara agenda pembangunan pusat, provinsi, dan kabupaten. Semuanya harus in line, seirama, dan tepat sasaran, agar hasilnya benar-benar dapat dirasakan oleh rakyat,” pungkasnya. (Iwan)
