PADANGSIDIMPUAN-SUMUT, BERITAANDA – Walikota Irsan Efendi Nasution bacakan nota jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRDPadangsidinpuan tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) APBD tahun 2019 di rapat paripurna, Senin (20/7/2020).
Sebelumnya, DPRD Padangsidimpuan melalui fraksi-fraksi yang ada melontarkan sejumlah pertanyaan yang meminta penjelasan walikota seputar pelaksanaan pemerintahan dan keuangan pada APBD tahun 2019. Salah satu pertanyaan muncul dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar). Pembicara meminta penjelasan terkait evaluasi terhadap organisasi perangkat daerah (OPD), yang dinilai tidak atau belum mencapai target sesuai harapan.
Menjawab pertanyaan itu, walikota tegaskan akan mengevaluasi OPD yang tidak mencapai target dan akan memberikan reward terhadap OPD yang mencapai target. “Hal itu dipastikan akan menjadi perhatian kita bersama,” ujarnya.
Sedangkan Fraksi Gabungan atau Persatuan Bintang Kebangkitan menyoroti optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD). Dan menurut walikota, pihaknya telah melakukan inovasi berbasis teknologi informasi dengan sistem pembayaran non tunai. “Sistem pembayaran tersebut telah terkoneksi dengan Bank Sumut, untuk memudahkan penerimaan dari sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB),” jelas Irsan.
Pantauan BERITAANDA, sidang paripurna pendengaran nota jawaban bersama eksekutif ini dipimpin oleh Ketua DPRD Siwan Siswanto, didampingi Wakil Ketua I DPRD Rusydi Nasution, serta Wakil Ketua II Erwin Nasution.
Walikota Padangsidimpuan pun menyampaikan ucapan terimakasih kepada pimpinan berikut anggota DPRD yang hadir dalam sidang, karena telah memberi kesempatan bagi pihaknya menyampaikan nota jawaban tersebut.
“Pertanyan dan saran fraksi DPRD kami sambut baik dan merupakan bentuk dukungan maupun komitmen untuk mendukung pembangunan dan pembinaan kepada masyarakat di Kota Padangsidimpuan,” ungkap dia. (Anwar)
