Tingkatkan Literasi Pasar Modal, OJK Gelar Product Matching dan Pembukaan Rekening Saham di Tanggamus

TANGGAMUS, BERITAANDA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung bersama Pemerintah Kabupaten Tanggamus dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) menggelar kegiatan Product Matching dan edukasi pasar modal secara hybrid, Kamis (24/7/2025).

Kegiatan ini diikuti sekitar 1.000 peserta, baik secara langsung maupun daring, terdiri dari ASN, tenaga pendidik, serta perangkat daerah dan desa.

Acara dihadiri oleh Bupati Tanggamus Drs. H. Moh. Saleh Asnawi, Staf Ahli Gubernur Lampung Achmad Saefulloh, serta perwakilan dari BEI, Phintraco Sekuritas, Bank Lampung, dan BPRS Tanggamus.

Kepala OJK Provinsi Lampung yang diwakili Indah Puspitasari (Kepala Divisi Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan 2) menjelaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari program nasional TPAKD guna memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang legal dan aman, khususnya sektor pasar modal.

“OJK tidak hanya mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan, tetapi juga melindungi konsumen. Peningkatan inklusi keuangan sebesar 1% diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah hingga 0,65%,” ujar Indah.

Dalam kegiatan ini, puluhan peserta langsung difasilitasi pembukaan rekening saham gratis oleh BEI dan Phintraco Sekuritas. Mereka diharapkan mulai belajar berinvestasi secara legal dan menjadi agen edukasi di lingkungan masing-masing.

Materi edukasi meliputi pengenalan saham, bahaya investasi ilegal, hingga pemanfaatan teknologi keuangan digital. Narasumber berasal dari OJK, BEI, dan perusahaan sekuritas.

Staf Ahli Gubernur Lampung, Achmad Saefulloh, menekankan pentingnya peran ASN sebagai agen diseminasi informasi keuangan yang benar. Dengan jumlah ASN di Tanggamus mencapai 5.196 orang, mereka menjadi sasaran strategis untuk memperluas inklusi keuangan.

“Literasi keuangan bukan hanya soal keuntungan investasi, tapi juga kemampuan mengelola risiko secara bijak,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Tanggamus menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah dan regulator dalam mencegah maraknya pinjaman online ilegal dan judi daring di kalangan ASN. Ia juga meminta Dinas Kominfo lebih aktif dalam pengawasan dan sosialisasi.

Bupati turut mendorong penguatan sektor perbankan lokal, termasuk BPRS, agar mendapat pembinaan dari OJK dalam mendukung pembiayaan sektor pertanian dan UMKM.

Berdasarkan data SNLIK 2025, tingkat inklusi keuangan di Lampung mencapai 80,51% dengan literasi keuangan 66,46%, masih di bawah target RPJPD 2025 sebesar 85,5%. Adapun tingkat inklusi pasar modal nasional baru 1,34% dan literasi pasar modal hanya 17,78%.

Melalui kegiatan ini, OJK berharap masyarakat, khususnya ASN, dapat mengakses produk keuangan secara aman dan terhindar dari risiko penipuan. (*)

Bagaimana Menurut Anda