![](https://beritaanda.net/wp-content/uploads/2026/02/BBNK-OKI-2026.gif")
TAPSEL-SUMUT, BERITAANDA – Pemkab Tapanuli Selatan (Tapsel) menggelar rapat terbatas guna menyikapi Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), bertempat di ruang rapat bupati, Jumat (3/4/2020).
Bupati Tapsel H. Syahrul M. Pasaribu menilai, PSBB yang termaktub dalam PP tersebut harus disikapi secara benar dalam kaitannya dengan perkembangan virus corona atau Covid-19. Sehingga substansi dan makna pembatasan sosial dimaksud dapat berjalan dengan baik.
“Meski belum ada yang terpapar, tapi kita harus ekstra berhati-hati dan serius menjaga keadaan negatif Covid-19 bertahan. Dengan cara melalui pembatasan sosial, seperti meniadakan segala bentuk keramaian, serta mencermati tiap orang yang masuk ke Tapsel,” paparnya.
Syahrul juga mengingatkan agar lebih hati-hati dalam mengambil tindakan, agar masyarakat tidak salah menterjemahkan terkait hal yang akan disampaikan. Diingatkannya pula bahwa sampai saat ini sudah ada dua ratusan negara yang terjangkit virus mematikan itu.
“Wabah ini berakibat ketidakstabilan. Seperti dana bagi hasil (DBH) dan dana insentif daerah (DID) dari pusat. Biasanya itu sudah masuk ke daerah, namun sampai saat ini masih nol. DAK fisik juga dihentikan. Ditambah lagi kehidupan sosial dan keagamaan terganggu,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Kapolres Tapsel AKBP Irwa Zaini Adib juga meminta dukungan dari semua lapisan masyarakat. Tokoh masyarakat sebagai penyambung lidah masyarakat sangat dibutuhkan perannya dalam pencegahan Covid-19, khususnya di wilayah Tapanuli Selatan.
“Atas nama kemanusiaan, bencana Covid-19 ini merupakan tanggung jawab semua elemen. Seluruh lapisan masyarakat, baik itu tokoh adat, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat harus ambil peran dan berpartisipasi agar daerah kita terhindar dari pandemi virus corona,” katanya.
Dandim 0212/Tapsel Letkol Inf. Akbar Nofrizal Yusananto juga menekankan betapa perlunya kerjasama tersebut. Samakan persepsi bahwa imbauan ataupun arahan pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar terhindar dari pandemi virus corona harus benar-benar dilaksanakan.
“Kita harus terus yakinkan masyarakat, virus ini sangat serius dan perlu menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Kita berharap jangan sampai ada warga Tapsel menjadi PDP. Karena apabila berstatus PDP, hanya ada dua kemungkinan sembuh atau meninggal dunia,” pesannya.
Rapat turut dihadiri Ketua DPRD Tapsel, Kadis Kesehatan, Kalaksa BPBD, Kadis PMD, Kaban Kesbangpol, Kabag Humas, Ketua MUI Tapsel, Pimpinan Ponpes, IPHI, BKMT, Ketua NU, Ketua Karang Taruna, Ketua Muhammadiyah, Forkala, dan sejumlah elemen lainnya. (Anwar)
