Sempat Jadi Kendala, Geotagging dalam Program PERINTIS 10 Hari Kini Dirasakan Manfaatnya oleh PPAT dan Masyarakat

8

BANDAR LAMPUNG, BERITAANDA – Kewajiban melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk mengambil data geotagging dalam program Peralihan Hak Terintegrasi (PERINTIS) 10 Hari sempat menjadi kendala bagi sebagian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Namun, setelah beberapa bulan menjalankan mekanisme tersebut, para PPAT mulai merasakan manfaatnya. Penerapan geotagging dalam proses peralihan hak kini dinilai membawa dampak positif, terutama dalam memastikan kesesuaian data pertanahan dengan kondisi di lapangan.

“Di awal implementasi memang kaget ya. Kalau sebelumnya kita enggak semua proses peralihannya ke lapangan, biasanya untuk tanah yang overlap aja. Jadi waktu awal-awal (diterapkan, red) iya kaget, pengecekan harus ke lapangan dulu,” ungkap Herlina, staf PPAT di Lampung, saat ditemui di Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Bandar Lampung, Rabu (18/11/2026).

Seiring berjalannya waktu, Herlina mulai terbiasa dengan mekanisme tersebut. Ia bahkan menilai pengecekan langsung ke lapangan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai kondisi fisik dan titik lokasi bidang tanah yang sedang diproses. Menurutnya, manfaat yang diperoleh dari penerapan geotagging lebih besar dibandingkan kendala yang dirasakan pada awal pelaksanaannya.

“Menurut saya lebih banyak positifnya (penerapan geotagging, red) ini,” tuturnya.

Hal serupa dirasakan Eka Chandre (34), PPAT di Kota Bandar Lampung. Ia mengakui bahwa kewajiban melakukan pengecekan langsung ke lokasi tanah pada awalnya terasa merepotkan. Namun, setelah memahami sistem dan prosedur yang diterapkan, ia tidak lagi menemui kendala berarti.

“Di awal memang sempat merasa agak ribet, tapi setelah dipelajari, kita pahami sistemnya, alhamdulillah saya ngerasa enggak ada kendala ya setelah kita tahu prosedurnya, tata caranya begitu,” ujarnya.

Kini, Eka justru melihat geotagging sebagai salah satu upaya untuk memastikan kesesuaian antara kondisi fisik bidang tanah di lapangan dengan data dalam sertipikat. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk meminimalkan risiko tumpang tindih bidang tanah maupun ketidaksesuaian data pertanahan.

“Makin ke sini saya merasa manfaatnya sangat-sangat kelihatan,” pungkasnya.

Sebagai informasi, PPAT wajib melakukan pengecekan sertipikat melalui Kantor Pertanahan (Kantah) tempat bidang tanah berada. Pengecekan ini bertujuan memastikan kesesuaian data sertipikat yang menjadi objek peralihan hak dengan data yang tersimpan dalam pangkalan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Melalui program PERINTIS 10 Hari, Kementerian ATR/BPN menargetkan percepatan proses peralihan hak atas tanah dengan durasi penyelesaian maksimal 10 hari. Target tersebut mencakup proses di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) atau instansi pemerintah daerah yang mengelola pendapatan daerah paling lama 3 hari, proses di PPAT paling lama 2 hari, serta proses di Kantah paling lama 5 hari. (*)

Bagaimana Menurut Anda