![](https://beritaanda.net/wp-content/uploads/2026/02/BBNK-OKI-2026.gif")
BANDAR LAMPUNG, BERITAANDA – Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan memimpin rapat koordinasi (rakor) lintas sektor terkait penanganan sungai dan banjir di wilayah Kota Bandar Lampung. Rapat digelar di Ruang Sakai Sambayan, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Senin (9/3/2026).
Rapat tersebut merupakan langkah cepat Pemerintah Provinsi Lampung dalam merespons banjir besar yang melanda puluhan titik di Kota Bandar Lampung pada Jumat (6/3/2026) lalu. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), hujan dengan intensitas ekstrem memicu genangan tinggi disejumlah permukiman dan ruas jalan. Bencana tersebut juga dilaporkan menimbulkan korban jiwa serta kerugian material yang cukup besar bagi masyarakat.
Dalam arahannya, Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa penanganan banjir di ibu kota provinsi tersebut tidak dapat dilakukan secara parsial oleh satu pihak saja.
“Permasalahan banjir di Bandar Lampung membutuhkan kolaborasi lintas sektor yang kuat. Aliran air berasal dari wilayah hulu yang melintasi batas administratif, sehingga sinergi antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota Bandar Lampung, serta kabupaten tetangga seperti Lampung Selatan dan Pesawaran menjadi kunci utama,” ujar Marindo.
Hadir pula dalam rapat tersebut, anggota Komisi V DPR RI daerah pemilihan Lampung, Mukhlis Basri, yang memberikan catatan terkait infrastruktur pengendalian banjir. Ia menyarankan agar dilakukan pengkajian ulang terhadap sistem aliran pembuangan air di Kota Bandar Lampung.
“Kita perlu mengkaji kembali sistem aliran air agar dapat langsung dialirkan ke muara sungai atau laut yang jaraknya lebih dekat, sehingga beban drainase di tengah kota dapat berkurang,” tegasnya.
Sementara itu, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menyampaikan, bahwa pemerintah kota telah melakukan sejumlah langkah penanganan darurat di lapangan.
“Kami terus melakukan perbaikan talud, pengerukan sungai, serta pendataan warga terdampak untuk penyaluran bantuan. Namun kami juga membutuhkan dukungan pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) agar rencana teknis, seperti peninggian tanggul, dapat segera direalisasikan,” ujar Eva Dwiana.
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung (BBWSMS), Roy Panagom Pardede, dalam kesempatan tersebut memaparkan rencana strategis penanganan banjir baik jangka pendek maupun jangka panjang. Pihaknya akan memfokuskan upaya pada normalisasi kapasitas sungai serta peninggian tanggul disejumlah titik kritis yang elevasinya dinilai sudah tidak memadai.
Secara teknis, rapat koordinasi tersebut menyepakati sejumlah langkah strategis sebagai solusi jangka panjang, antara lain:
- Penyusunan masterplan banjir terintegrasi, sebagai dokumen acuan penanganan banjir secara menyeluruh dari hulu hingga hilir.
- Pembangunan kolam retensi (embung) di wilayah hulu untuk menahan laju air sebelum memasuki kawasan permukiman padat.
- Normalisasi sungai dan peninggian tanggul, melalui pengerukan sedimentasi serta penguatan dinding sungai di titik-titik rawan.
- Penataan ruang yang lebih tegas, termasuk penertiban bangunan di bantaran sungai dan penambahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai kawasan resapan air.
- Selain itu, Sekdaprov Lampung juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga lingkungan, terutama terkait pengelolaan sampah.
“Masalah sampah yang menyumbat drainase masih menjadi kendala besar. Infrastruktur yang baik tidak akan maksimal jika budaya membuang sampah ke sungai belum berubah,” tambahnya. (Katharina)
