PALEMBANG, BERITAANDA – Wakil Gubernur Sumsel H. Mawardi Yahya melalui Asisten II Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Yohanes H. Toruan membuka musyawarah daerah (musda) II Asosiasi Kontraktor Nasional (Askonas) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Sumatera Selatan (Sumsel), bertempat di aula Hotel Santika Premiere Bandara Palembang, Rabu(18/11/2020).
Yohanes mengatakan, pemprov berharap dari musda ini bisa membina anggota menuju program pengembangan usaha berkelanjutan dan kualitas para kontraktor semakin meningkat.
“Dengan kemampuan daya saing yang makin lebih meningkat, peluang untuk konstruksi saya yakin tahun depan membaik. Pembangunan menjadi meningkat, tentunya konstruksi berjalan,” kata dia.
Sementara Ketua Lembaga Pengambangan Jasa Konstruksi Daerah (LPJKD) Sumsel, Sastra Suganda ST menjelaskan, musda ini dilaksanakan untuk memilih Ketua DPD baru dan membuat keputusan di tingkat provinsi.
“Musda berjalan sesuai AD/ART organisasi. Dalam hal ini, Askonas salah satu asosiasi yang berada di bawah LPJK. Anggota Askonas ini cukup banyak di bawah Gapensi. Askonas diurutan kedua,” ungkap pembina Askonas Sumsel tersebut.
Ketua DPD Askonas Sumsel terpilih H. Rusmin Manai Gani mengatakan, kepengurusan lama sudah banyak hal positif yang sudah dilakukan. “Diantaranya, sudah menjadi peringkat kedua dari 25 asosiasi jasa konstruksi yang ada di Sumsel. Dari 25 asosiasi itu, yang lulus akreditasi yang diselenggarakan oleh Kementerian PUPR hanya empat yang ada di Sumsel, yakni Gapensi, Gapeksindo, Askonas, dan Aspeknas,” jelasnya.
“Asosiasi yang lulus akreditasi itu bisa mensertifikasi anggotanya, sesuai dengan amanah UU No. 2 Tahun 2007 tentang jasa konstruksi Pasal 30. Sehingga ke depannya LPJK tidak lagi melakukan sertifikasi, cukup asosiasi yang sudah terakreditasi, namun untuk registrasinya tetap ke LPJK, karena LPJK adalah representasi dari Kementerian PUPR. Artinya, lembaga di bawah Kementerian PUPR yang khusus menangani masalah sertifikasi,” jelas dia.
“Tahun 2021 mudah-mudahan bisa kita mulai, masih menunggu peraturan yang mengatur tentang lembaga sertifikasi badan usaha jasa konstruksi maupun profesi,” tuturnya. (Ana)
