PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, BERITAANDA – Warga Kecamatan Talang Ubi, Kelurahan Talang Ubi Barat, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dibuat resah dengan penyebaran rumput makuna yang merambat hingga ke kebun mereka. Tanaman liar tersebut diduga berasal dari area perkebunan milik PT Musi Andalas Sumatera (MAS).
Keberadaan rumput makuna dinilai merusak tanaman dan mengancam mata pencaharian masyarakat. Warga menilai kasus ini mencerminkan lemahnya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan sekitar.
Sulaihan (30) yang merupakan warga Talang Ubi Barat, mengaku kebun peninggalan orang tuanya rusak parah akibat dijalari rumput tersebut.
“Tolong kepada manajemen PT MAS, bersihkan rumput ini sebelum merusak kebun masyarakat lainnya,” ujarnya, Sabtu (20/9/2025).
Namun, respons perusahaan justru mengecewakan. Humas PT MAS, Exman Feri, saat dikonfirmasi, malah menyinggung keberadaan sapi liar di area perusahaan, seolah mengalihkan isu.
“Pak, saya mau tanya kalau sapi liar di kebun kami apa ada perdanya, mungkin bisa bapak beritakan sapi warga liar,” tulisnya melalui pesan WhatsApp.
Saat dikonfirmasi lebih lanjut, pihak perusahaan kembali melontarkan pernyataan yang terkesan menyalahkan warga.
“Sebenarnya hal ini bisa langsung ke kami agar segera dilakukan penebasan dan penyemprotan dengan pestisida. Dan yang paling penting, bisa saja kebun yang bersangkutan tidak dirawat,” tulisnya lagi.
Alih-alih menunjukkan tanggung jawab, pernyataan itu dinilai menuding balik masyarakat. Padahal, rumput makuna dikenal sebagai tanaman invasif yang cepat merambat, sulit dikendalikan, dan berpotensi merusak tanaman pangan maupun perkebunan rakyat.
Warga menilai sikap PT MAS tidak mencerminkan kepedulian sosial dan lingkungan.
“Kalau dibiarkan, bukan hanya kebun kami yang hancur, tapi hubungan antara perusahaan dengan warga juga akan makin rusak,” keluh seorang warga.
Masyarakat berharap pemerintah daerah segera turun tangan dan menekan perusahaan untuk bertindak. Mereka menegaskan PT MAS tidak bisa terus berkelit dengan alasan teknis atau menyalahkan warga, melainkan harus segera melakukan pembersihan menyeluruh serta mencegah kerugian lebih besar.
Jika kondisi ini dibiarkan, warga khawatir keresahan bisa berkembang menjadi konflik terbuka antara masyarakat dan perusahaan. (RDT)
