JAKARTA, BERITAANDA – Polri menyelenggarakan rapat koordinasi bersama Kementerian Pertanian (Kementan), Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam rangka memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pengembangan ekosistem pertanian jagung pakan ternak, Jumat (6/2/2026).
Langkah strategis ini dilakukan untuk mengawal proses produksi jagung dari hulu hingga hilir, sekaligus memastikan kesejahteraan petani binaan Polri di berbagai wilayah Indonesia.
Rapat koordinasi yang diselenggarakan di Mabes Polri tersebut juga diikuti oleh seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia secara daring. Kegiatan ini dipimpin oleh Karobinkar SSDM Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Pol. Langgeng Purnomo.
“Kami melaksanakan analisis dan evaluasi hasil kinerja tahun sebelumnya. Indonesia berhasil tidak melakukan impor jagung pakan ternak pada tahun 2025. Oleh karena itu, rapat koordinasi ini kami laksanakan sebagai upaya konsolidasi dan kolaborasi untuk menjalankan strategi tahun 2026 agar lebih baik,” ujar Brigjen Pol. Langgeng.
Disisi hulu, Polri hadir sebagai jembatan bagi kelompok tani (poktan) jagung dalam mengatasi kendala permodalan. Melalui skema pembiayaan yang melibatkan Himbara, Polri memfasilitasi akses poktan ke perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Implementasi nyata program ini terlihat di wilayah Polda Jawa Barat, khususnya di Nagreg dan Ciamis, dimana petani memperoleh kredit modal untuk kembali menanam dan memperluas lahan jagung.
Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, dalam paparannya mewakili Himbara, menyampaikan bahwa pada tahun 2026 BRI telah menyiapkan plafon pembiayaan KUR Mikro sebesar Rp180 triliun untuk sektor pertanian, termasuk ekosistem pertanian jagung.
Tidak hanya dalam aspek permodalan, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan juga memberikan perlindungan kepada petani dengan menjaga stabilitas harga. Polri memastikan hasil panen petani tidak dijual kepada tengkulak dengan harga rendah. Sebagai solusinya, Polri menjalin kerja sama dengan Perum Bulog untuk menyerap hasil panen petani dengan harga yang lebih baik.
Pelaksanaan pengadaan jagung tahun 2026 oleh Bulog didasarkan pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tanggal 12 Januari 2026 tentang pengadaan jagung dengan target 1 juta ton untuk cadangan pangan pemerintah tahun 2026, dengan harga Rp6.400 per kilogram.
“Fokus kami adalah menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Di beberapa wilayah, seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini mendorong pembelian harga yang berpihak kepada petani jagung, yakni mencapai Rp6.400 per kilogram sesuai standar HPP Bulog,” ujar Brigjen Pol. Langgeng.
Program ini bertujuan mengembangkan lahan tidur, membebaskan petani dari jeratan tengkulak, serta meningkatkan produksi jagung nasional. Dengan pendampingan manajerial yang tepat, diharapkan petani mampu membayar pinjaman modal tepat waktu dan meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan.
Melalui rapat koordinasi program ketahanan pangan tahun 2026 ini, Polri berharap dapat memperkuat ekosistem pertanian jagung pakan ternak sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani jagung di Indonesia. (Iwan)
