MUSI RAWAS UTARA, BERITAANDA – Direktorat Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat (PPM) Badan Gizi Nasional (BGN) memperluas sosialisasi program makan bergizi gratis (MBG) ke wilayah terpencil di Kabupaten Musi Rawas Utara, termasuk SD Negeri Batu Gajah yang hanya dapat diakses melalui jalur perairan.
“Kehadiran tim dari pusat di Musi Rawas Utara merupakan bukti komitmen BGN untuk memantau seluruh SPPG dan memastikan program MBG menjangkau daerah-daerah 3T (Terdepan, Terpencil, Tertinggal),” ujar Tengku Syahdana saat sosialisasi MBG di Musi Rawas Utara, Rabu (25/6/2025).
Syahdana menjelaskan, program MBG memiliki dasar hukum kuat melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, dan menjadi bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
“Anggaran program ini sudah dijamin untuk minimal lima tahun ke depan,” tegasnya, seraya mengutip pesan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah telah menyiapkan dana hingga triliunan rupiah untuk implementasi nasional MBG.
Program ini menargetkan dua kelompok utama, yakni peserta didik dan kelompok 3B. Di Musi Rawas Utara, MBG ditujukan untuk sekitar 56.000–60.000 peserta didik. Sementara untuk kelompok 3B masih dalam proses pendataan lebih lanjut.
“Peserta didik yang menjadi sasaran mencakup jenjang TK, PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, hingga pondok pesantren dan sekolah keagamaan, baik negeri maupun swasta. Semuanya akan mendapatkan manfaat tanpa pengecualian,” jelasnya.
Untuk kelompok 3B, yaitu Ibu hamil (bumil), ibu menyusui (busui), serta balita dan batita non-PAUD, Syahdana menegaskan pentingnya pendataan segera oleh SPPG, mengingat kelompok ini berada pada masa krusial 1.000 hari pertama kehidupan anak.
Lebih dari sekadar program gizi, MBG juga dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Kebutuhan pangan harian tiap SPPG sangat besar, seperti 2,5–3 ton beras per bulan, 150 kg sayuran, 315 kg semangka, dan 3.300 butir telur per hari.
“Dinas UMKM diminta memetakan potensi pelaku usaha lokal sebagai pemasok bahan pangan. Ini membuka peluang kerja baru, rata-rata 50 pekerja per SPPG, dengan upah sesuai UMK dan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan,” tambahnya.
Ia juga menyoroti pentingnya perubahan pola makan masyarakat yang cenderung tidak seimbang. Melalui edukasi gizi dari program ini, diharapkan dapat menekan angka penyakit degeneratif di masa depan.
Distribusi makanan akan diserahkan kepada SPPG dan kepala sekolah, dengan jam penyaluran yang fleksibel sesuai kebutuhan.
Mengenai keterlibatan guru, Syahdana menjelaskan bahwa saat ini belum termasuk dalam skema penerima manfaat. Namun, ia mendorong peran yayasan atau mitra swasta untuk turut berkontribusi.
Sosialisasi ini menegaskan bahwa MBG bukan hanya program bantuan, tetapi investasi strategis untuk masa depan bangsa yang memerlukan dukungan semua pihak dan tata kelola yang profesional agar mencapai hasil maksimal. (Febri)
