![](https://beritaanda.net/wp-content/uploads/2026/02/BBNK-OKI-2026.gif")
PALEMBANG, BERITAANDA – Di tengah meningkatnya ancaman penipuan digital dan investasi ilegal, Polda Sumatera Selatan (Sumsel) memperkuat koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumsel guna menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan masyarakat.
Pertemuan berlangsung di Mapolda Sumsel, saat Kapolda Sumsel Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho SIK SH M.Hum menerima audiensi Kepala OJK Sumsel, Arifin Susanto, bersama jajaran.
Audiensi tersebut tidak sekadar silaturahmi, tetapi menjadi forum strategis merespons eskalasi kejahatan keuangan digital, mulai dari penipuan berbasis kecerdasan buatan, pinjaman online ilegal, hingga investasi bodong yang merugikan masyarakat luas.
Dalam pertemuan itu, OJK mengusulkan pencanangan Gerakan Sumsel Berantas Scam, yang akan diisi edukasi publik secara masif serta konferensi pers bersama sebagai langkah pencegahan dan transparansi.
Kapolda Sumsel menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif tersebut. “Kami menyambut baik kolaborasi ini dan siap mendukung penuh Gerakan Sumsel Berantas Scam. Upaya ini penting untuk melindungi masyarakat dari kejahatan keuangan digital,” ujarnya.
Langkah tersebut sejalan dengan kebijakan nasional dalam memperkuat perlindungan konsumen sektor jasa keuangan serta menjaga kepercayaan publik terhadap sistem keuangan.
Pertemuan juga menyoroti meningkatnya penggunaan teknologi kecerdasan buatan dalam modus penipuan, seperti rekayasa suara, manipulasi identitas, dan phishing berbasis data pribadi.
Kedua lembaga sepakat bahwa peningkatan literasi keuangan masyarakat serta penguatan kapasitas penyidik menjadi prioritas utama. OJK juga menyatakan kesiapan memberikan dukungan saksi ahli, edukasi, serta koordinasi teknis dalam penanganan perkara sektor jasa keuangan.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya SIK MH menegaskan, bahwa sinergi ini merupakan bentuk konkret kehadiran negara dalam melindungi masyarakat.
“Kolaborasi ini menjadi langkah strategis menekan penipuan keuangan digital. Isu ini bukan hanya persoalan daerah, tetapi berkaitan dengan stabilitas ekonomi nasional,” ujarnya.
Dengan penguatan koordinasi lintas sektor tersebut, diharapkan pencegahan dan penegakan hukum terhadap kejahatan keuangan digital dapat berjalan lebih efektif dan berdampak luas. (Iwan)
