BANDAR LAMPUNG, BERITAANDA – Pansus Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (LHP-BPK RI) DPRD Lampung memberikan 16 rekomendasi untuk pemprov atas laporan keuangan atau administratif yang bermasalah selama tahun anggaran 2020.
Juru Bicara Pansus LHP-BPK RI DPRD Lampung Budi Yuhanda mengatakan, setelah mendalami LHP BPK RI Perwakilan Lampung atas laporan keuangan pemprov tahun 2020, memang ada beberapa permasalahan yang perlu diperbaiki dan ditindaklanjuti.
“Sesuai fungsi pengawasan, DPRD memberikan 16 rekomendasi kepada pemprov agar diperbaiki apa yang masih menjadi permasalahan di laporan keuangan tahun anggaran 2020 lalu ahar tidak terjadi kembali,” kata Budi Yuhanda pada sidang paripurna DPRD Lampung, Rabu (19/5). [Katrine]
