KAYUAGUNG-OKI, BERITAANDA – Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) khususnya yang berasal dari dapil III Pangkalan Lampam, Tulung Selapan, Cengal, Air Sugihan dan Sungai Menang, mendorong percepatan pemekaran Kabupaten Pantai Timur.
Upaya itu terungkap saat jajak pendapat yang digelar di aula Desa Selapan Ilir, antara anggota DPRD OKI dapil III dengan seluruh kepala desa berasal dari lima (5) kecamatan tersebut dan tokoh masyarakat, Ahad (10/7).
Saat memimpin rapat jajak pendapat itu, Ketua DPRD OKI Abdiyanto Fikri SH MH, mengatakan, dirinya bersama dengan para anggota DPRD OKI dari dapil III sangat konsen memperjuangkan dan memantau pemekaran Pantai Timur melalui jalur politik.
Bahkan, kata dia, pihaknya sudah mengawal dan terus memantau sejak awal rencana penetapan Kabupaten Pantai Timur. Dan menurut dia, beberapa waktu lalu telah dilakukan pergerakan untuk pembentukan DOB Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua Pegunungan.
“Kami juga dikonfirmasi pada 7 Juli kemarin telah dilakukan pembahasan pemekaran Papua Barat Daya, dengan demikian ini juga membuka ruang bahwa moratorium krannya sudah terbuka,” ujar dia.
Ada 65 DOB yang kemarin dimoratorium akan dibahas setelah reses DPR RI pada Agustus mendatang. Kata dia, kemungkinan dari 65 ini tidak akan disetujui semuanya, tinggal keinginan kita masing-masing untuk mengawalnya.
“Kalau nantinya Pantai Timur tidak masuk dalam skala prioritas, maka akan dilakukan pemutihan, artinya perjuangan yang dilakukan oleh para pendahulu kita untuk memperjuangkan pemekaran itu sia-sia,” tandas dia.
Katanya lagi, kita akan mengulang proses dari awal sebagaimana sebelumnya dan otomatis akan mengikuti aturan undang-undang baru dengan syarat 7 kecamatan dan melalui persiapan selama 2 tahun. Kalau demikian, kita akan mulai nol lagi. Mulai dari persetujuan DPRD, bupati, bahkan usulan penambahan kecamatan.
“Untuk itu, kami mengajak seluruh elemen masyarakat Pantai Timur untuk berpacu dengan waktu mengawal pemekaran ini. Setelah ini, kami akan melakukan rapat pimpinan DPRD OKI dan akan segera melakukan audiensi dengan Komisi 2 DPR RI,” ujar dia.
Senada, Nanda SH selaku Wakil Ketua DPRD OKI yang juga berasal dari dapil III menambahkan, bahwa salah satu langkah percepatan pembangunan Pantai Timur ini satu-satunya jalan yaitu pemekaran.
“Mari kita kesampingkan ego, jangan sampai ada kecemburuan antar kecamatan, karena pemekaran ini akan menguntungkan semua pihak. Dan jangan lagi ada penolakan, sebab kita butuh kekompakan dan sinergitas dari semua elemen, kalau sampai ini gagal maka akan mulai dari awal,” terang dia.
“Silahkan lihat daerah berhasil pemekaran seperti Ogan Ilir dan PALI, semuanya alami kemajuan, baik itu dari infrastruktur maupun ekonomi, maka dari itu pemekaran harus kita kawal,” tambah dia.
Sementara itu, Deri Siswadi yang merupakan tokoh masyarakat Pantai Timur sekaligus Ketua KPU OKI yang juga hadir dalam acara tersebut mengatakan, bahwa dirinya mengikuti proses pemekaran Pantai Timur ini sejak awal. Bahkan ketika rapat di DPRD Sumsel semua sudah ditetapkan.
“Ibu kota nama kabupaten itu sudah ditetapkan melalui voting dan secara legalitas kita sudah menetapkan nama kabupaten dan ibukota, tinggal bagaimana pemerintah dan DPRD mengawal usulan ini. Kalau memang ada kesempatan pemekaran itu harus dikawal agar segera dibahas oleh pemerintah pusat,” pungkas dia. (Iwan)
