![](https://beritaanda.net/wp-content/uploads/2026/02/BBNK-OKI-2026.gif")
BANDAR LAMPUNG, BERITAANDA – Ketua DPRD Provinsi Lampung, A. Giri Akbar, menghadiri sekaligus memberikan sambutan pada acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) semester II tahun 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) Perwakilan Lampung. Kegiatan tersebut berlangsung di kantor BPK Perwakilan Lampung, Selasa (10/2/2026).
Acara turut dihadiri Gubernur Provinsi Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Sekretaris Daerah Marindo Kurniawan, pimpinan OPD, jajaran BPK Perwakilan Lampung, direksi dan komisaris BUMD, serta undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Giri Akbar menegaskan bahwa LHP BPK merupakan instrumen strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Menurutnya, DPRD memandang laporan tersebut bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan pijakan penting dalam memastikan kebijakan dan penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ia juga menyoroti ketahanan pangan sebagai isu fundamental yang berkaitan langsung dengan stabilitas sosial, pengendalian inflasi daerah, serta kesejahteraan masyarakat. Karena itu, ia menilai kebijakan ketahanan pangan harus dilaksanakan secara terukur, konsisten, dan berpihak kepada petani, melalui dukungan sarana produksi, kepastian harga, penguatan penyuluhan, serta jaminan keberlanjutan usaha tani.
Selain ketahanan pangan, Giri Akbar menekankan pentingnya peran BUMD sebagai instrumen kebijakan ekonomi daerah yang dibiayai oleh keuangan publik. Ia menegaskan BUMD wajib dikelola secara profesional dengan menjunjung tinggi kepatuhan terhadap regulasi, transparansi, akuntabilitas, serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik.
“DPRD Provinsi Lampung menegaskan bahwa setiap rekomendasi BPK harus ditindaklanjuti secara sungguh-sungguh, tidak berhenti pada formalitas, tetapi diarahkan pada perbaikan sistem, peningkatan kinerja, dan pencegahan risiko berulang,” ujarnya.
Ia juga menyatakan komitmen DPRD untuk terus menjalankan fungsi pengawasan secara konsisten, mendukung kebijakan yang berpihak kepada rakyat, serta memastikan program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menutup sambutannya, Giri Akbar menyampaikan apresiasi kepada BPK Perwakilan Lampung atas dedikasi dan profesionalisme dalam melaksanakan pemeriksaan.
Ia berharap LHP yang diserahkan dapat menjadi landasan kuat bagi perbaikan kebijakan, penguatan tata kelola pemerintahan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, BPK, BUMD, dan seluruh pemangku kepentingan. (Katharina)
