![](https://beritaanda.net/wp-content/uploads/2026/02/BBNK-OKI-2026.gif")
BANDAR LAMPUNG, BERITAANDA – Ketua DPRD Provinsi Lampung A. Giri Akbar SE MBA menegaskan komitmennya dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah saat menghadiri entry meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2025 yang diselenggarakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Kantor BPK RI Perwakilan DKI Jakarta, Kamis (2/4/2026).
Kegiatan ini menjadi tahapan awal pemeriksaan LKPD tahun 2025 untuk wilayah V yang mencakup sejumlah provinsi di Sumatera dan Jawa. Entry meeting tersebut juga diikuti secara daring melalui Zoom Meeting.
Dalam forum tersebut, A. Giri Akbar didapuk menyampaikan sambutan mewakili pimpinan DPRD provinsi se-wilayah V Sumatera dan Jawa. Ia menegaskan peran strategis DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Menurutnya, pemeriksaan oleh BPK RI merupakan instrumen penting untuk memastikan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berjalan efektif, efisien, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“DPRD siap mendukung penuh proses pemeriksaan yang dilakukan BPK, serta mendorong pemerintah daerah untuk kooperatif dalam penyediaan data dan informasi selama proses audit berlangsung,” ujar Giri Akbar.
Ia juga mengapresiasi BPK RI atas perannya dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan negara, serta pemerintah daerah yang telah menyusun laporan keuangan tepat waktu sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.
Lebih lanjut, Giri Akbar menekankan bahwa capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukanlah tujuan akhir. Ia menilai, hal yang lebih penting adalah adanya perbaikan berkelanjutan dalam sistem pengendalian internal serta peningkatan kepatuhan terhadap regulasi.
“Opini WTP penting, namun yang lebih utama adalah memastikan adanya perbaikan sistem pengendalian dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
DPRD, lanjutnya, berkomitmen untuk terus menjalankan fungsi pengawasan secara optimal, termasuk mengawal tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan BPK agar setiap rekomendasi berdampak nyata terhadap perbaikan tata kelola keuangan daerah.
Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal turut hadir sebagai bentuk sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan bertanggung jawab.
Entry meeting ini dipimpin oleh anggota V BPK RI, Dr. Bobby Adhityo Rizaldi, dan dihadiri sejumlah pejabat, diantaranya Ketua Komisi II DPR RI, para gubernur, Ketua DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta kepala daerah di wilayah Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V. (Katharina)
