![](https://beritaanda.net/wp-content/uploads/2026/02/BBNK-OKI-2026.gif")
PRINGSEWU-LAMPUNG, BERITAANDA – Kejaksaan Negeri (Kejari) Pringsewu mengklarafikasi adanya dugaan pungutan liar (pungli) terkait penjualan penjualan papan sign board kepada seluruh pekon di Kabupaten Pringsewu beberapa hari lalu.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pringsewu, Ade Indrawan, melalui Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intelijen), Median Suwardi, Senin (21/2).
Median mengatakan, bahwa tidak benar adanya pemberitaan dugaan pungli penjualan papan sign board yang melibatkan dirinya.
“Apa yang diberitakan itu tidak benar, dan dinilai dari berita tersebut bersifat imajinatif dan asumtif secara sepihak,” katanya di Pringsewu, Senin malam.
Selanjutnya dikatakan dia, dirinya sendiri telah melakukan konfirmasi kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung terkait dugaan pungli tersebut.
Menurutnya, pihak Kejari Pringsewu sendiri tidak mewajibkan pihak pekon untuk pengadaan sign board imbauan anti korupsi dan anti gratifikasi dalam rangka membangun zona integritas menuju WBK dan WBBM.
“Pihak Kejari Pringsewu sendiri tidak terlibat dalam proses pengadaan sign board tersebut. Assosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) masing-masing kecamatan melakukan pemesanan secara langsung ke pihak ketiga. Jadi tidak benar jika Kejari Pringsewu terlibat pungli,” kata dia.
Median juga menambahkan dalam dugaan pungli tersebut, pihak Inspektorat Kabupaten Pringsewu juga telah melakukan klarifikasi atas pemberitaan sejumlah media sebagaimana surat Inspektur Kabupaten /Pringsewu Nomor : 700/138/U.13/2022 tanggal 21 Februari 2022 perihal klarifikasi atas pemberitaan dugaan pungli.
“Inspektorat telah menurunkan tim klarifikasi guna mengetahui kebenaran berita tersebut dengan melakukan pemanggilan terhadap 9 Ketua APDESI Pringsewu. Dalam pemanggilan itu, didapat informasi bahwa APDEDI masing-masing kecamatan pada bulan April 2021 mendapat undangan sosialisasi tentang WBK yang dilaksanakan oleh Kejari Pringsewu. Kemudian terdapat juga bahwa tidak semua pekon menganggarkan pengadaan sign board, dan terhadap pekon yang tidak melakukan pengadaan sign board tidak ada sanksi,” kata dia lagi.
Dalam dugaan pemberitaan pungli tersebut, dirinya masih menunggu petunjuk pimpinan untuk mengambil langkah selanjutnya.
“Apakah kita mengambil langkah hukum atai tidaknya, kita masih menunggu petunjuk pimpinan,” terangnya.
Sebelumnya, Kasi Intel Kejari Pringsewu, Median Suwardi diduga terlibat gratifikasi dengan menjadi penjual papan tanda (sign board) reklame banner layanan masyarakat yang bertuliskan ‘laporkan jika ada korupsi dan gratifikasi’ bergambar foto Bupati Pringsewu Sujadi dan Kajari Ade Indrawan. (Kartrine)
