BANDAR LAMPUNG, BERITAANDA – Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menggelar high level meeting (HLM) dalam rangka memperkuat sinergi pengendalian inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idul Fitri 1447 Hijriah, Jumat (13/2/2026).
Wali Kota Bandar Lampung berharap inflasi daerah tetap berada dalam rentang sasaran 2,5±1 persen. Ia menegaskan bahwa kerja sama seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas harga di Kota Bandar Lampung.
Arahan tersebut sejalan dengan penegasan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, yang mendorong pelaksanaan operasi pasar dan gerakan pangan murah secara lebih intensif, strategis, dan tepat sasaran dalam mengawal HBKN Ramadan dan Idul Fitri.
“Kerja sama seluruh stakeholders sangat penting dalam mengawal inflasi. Insya Allah, apabila kita bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, inflasi Kota Bandar Lampung dapat kita jaga tetap terkendali,” ujar Wali Kota, seraya menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran TPID atas kolaborasi yang telah terjalin.
Berdasarkan paparan BPS Kota Bandar Lampung, inflasi Januari 2026 tercatat sebesar 0,18 persen (month-to-month) dan 1,43 persen (year-on-year). Angka ini dinilai sebagai awal tahun yang baik untuk menjaga inflasi tetap dalam sasaran.
Secara m-to-m, beberapa komoditas yang memberikan andil inflasi antara lain emas perhiasan, kangkung, bayam, serta nasi dengan lauk. Sementara itu, cabai merah dan bawang merah tercatat mengalami deflasi.
BPS juga mencatat bahwa Kota Bandar Lampung merupakan kota konsumsi, sehingga dinamika harga makanan jadi dan komoditas konsumsi langsung masyarakat memiliki pengaruh signifikan terhadap inflasi.
Perwakilan Bank Indonesia menyampaikan, bahwa harga komoditas global seperti jagung dan kedelai perlu menjadi perhatian, termasuk komoditas hortikultura yang relatif minim dukungan APBN tahun ini sehingga bertumpu pada anggaran pemerintah daerah.
Penguatan strategi pengendalian inflasi dalam kerangka 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) perlu disesuaikan dengan karakteristik Bandar Lampung sebagai kota konsumsi. Kerja Sama Antar Daerah (KAD), baik intra maupun antarprovinsi di Lampung, juga perlu diperkuat untuk menjaga pasokan.
Pelaksanaan pasar murah diharapkan memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat lokasi (terutama pasar tradisional sampel IHK), tepat waktu, dan tepat komoditas.
Dari sisi komunikasi, masyarakat juga diimbau berbelanja secara bijak serta menerapkan pola konsumsi zero waste guna menghindari pemborosan dan sisa makanan.
Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung menyampaikan, bahwa pemkot akan melaksanakan pasar murah di 20 kecamatan pada 60 titik pada 20 Februari, 3 Maret, dan 13 Maret 2026. Komoditas yang disiapkan meliputi beras premium, minyak goreng, gula pasir, dan telur ayam ras. Selain itu, pemanfaatan videotron di Bundaran Gajah akan dioptimalkan untuk edukasi pengendalian inflasi.
Dari sisi pasokan, Perum Bulog memastikan stok cadangan beras pemerintah dalam kondisi aman dan siap mendukung stabilitas selama Ramadan dan Idul Fitri. Dinas Pangan juga melaporkan ketersediaan pangan relatif stabil dengan cadangan beras 15 ton untuk intervensi bila diperlukan.
Selain itu, Badan Pangan Nasional telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih (Saber) Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan yang saat ini berjalan di tingkat provinsi dan segera ditindaklanjuti di tingkat kota. Satgas ini bertugas memastikan harga komoditas tidak melampaui harga acuan serta menjamin tidak adanya peredaran pangan berbahaya.
Sementara itu, Pertamina menegaskan kesiapan menjamin ketersediaan BBM dan LPG 3 Kg. Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia bersama Tentara Nasional Indonesia juga siap mendukung pengamanan distribusi serta menjaga kondusivitas wilayah selama periode Ramadan dan Idulfitri 2026.
Menutup kegiatan, Wakil Wali Kota Bandar Lampung menegaskan bahwa meskipun inflasi relatif terkendali, upaya operasi pasar dan pasar murah harus tetap dioptimalkan. Dukungan Bulog, Pertamina, serta aparat keamanan dinilai penting untuk memastikan distribusi lancar dan stabilitas harga tetap terjaga. (Katharina)
