![](https://beritaanda.net/wp-content/uploads/2026/02/BBNK-OKI-2026.gif")
BANDAR LAMPUNG, BERITAANDA – Komisi IV DPRD Provinsi Lampung memastikan pengawasan terhadap pelaksanaan perbaikan infrastruktur jalan tetap berjalan ketat, khususnya menjelang arus mudik lebaran 2026.
Anggota Komisi IV, Lesty Putri Utami menjelaskan, bahwa alokasi anggaran penanganan jalan berbeda disetiap wilayah karena disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Menurutnya, dari 62 titik ruas jalan yang tengah dikerjakan, sebagian besar program dilaksanakan oleh UPTD di tujuh wilayah kerja.
“Alokasi anggaran memang berbeda-beda. Dari 62 titik yang kami bahas di Komisi IV, mayoritas diserahkan ke UPTD sesuai wilayahnya. Program kegiatan dilaksanakan di wilayah kerja UPTD seperti di Lampung Barat, Tanggamus, Lampung Selatan, Bandar Lampung, serta beberapa kabupaten lainnya,” ujar Lesty, Selasa (24/2/2026).
Ia menegaskan, meski pelaksanaan teknis berada di UPTD, Dinas Bina Marga Provinsi Lampung tetap menjadi koordinator utama dalam pelaksanaan program perbaikan jalan tersebut.
“UPTD tetap berada di bawah koordinasi Dinas Bina Marga. Jadi pelaksanaannya tetap di bawah dinas, hanya teknis di lapangan yang diserahkan ke UPTD,” katanya.
Terkait pengawasan, Lesty menekankan bahwa DPRD Lampung tetap menjalankan fungsi pengawasan secara langsung dan tidak sepenuhnya menyerahkannya kepada pemerintah kabupaten/kota.
“Pengawasan tetap menjadi tugas DPRD Provinsi Lampung bersama Dinas Bina Marga. Kabupaten/kota hanya sebatas koordinasi, sementara pengawasan utama tetap dari provinsi,” tegasnya.
Namun demikian, Komisi IV mencatat masih adanya kekurangan dalam pengontrolan pascaproyek, terutama pada pekerjaan yang dilaksanakan di akhir tahun anggaran 2025.
“Pekerjaan di November–Desember kemarin menjadi catatan kami karena pengontrolannya masih kurang. Ke depan kami dorong agar pengawasan dari dinas lebih maksimal dan tidak hanya bersifat seremonial,” ujarnya. (Katharina)
