BADUNG, BERITAANDA – Forum internasional para ahli adiksi zat atau International Society of Substance Use Professionals (ISSUP) 2025 resmi digelar di Bali. Ajang ini menjadi wadah penting bagi kolaborasi global dalam upaya memerangi peredaran narkotika, khususnya jenis baru yang kian mematikan.
Wakil Direktur Narkotika Internasional dan Penegakan Hukum Kedutaan Besar Amerika Serikat (US Embassy INL), Justin Brown menegaskan, bahwa Presiden AS Donald Trump tengah memfokuskan kebijakan pada pemberantasan fentanil, narkotika sintetis yang telah menimbulkan krisis serius di negaranya.
“Pertemuan ini adalah contoh terbaik dari waktu dan upaya yang diperlukan untuk melawan adiksi dan perdagangan narkotika terorganisasi,” ujar Justin Brown saat membuka ISSUP Regional 2025 di Kuta, Badung, Rabu (17/9/2025).
Menurutnya, jaringan narkotika internasional kini semakin canggih dan memanfaatkan teknologi serta dinamika geopolitik untuk memperluas distribusi ke seluruh dunia.
“Memerangi opium sintetis seperti fentanil sudah menjadi fokus utama kebijakan Presiden AS Donald Trump. Krisis ini belum pernah terjadi sebelumnya di Amerika Serikat. Lebih dari 40 persen warga Amerika mengetahui kerabatnya meninggal akibat overdosis fentanil,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, Komjen Pol. Suyudi Ario Seto, menegaskan pentingnya inovasi dalam menekan peredaran dan penyalahgunaan narkoba.
“Kita perlu membangun ekosistem yang kuat untuk memotong mata rantai peredaran narkoba, baik di Indonesia maupun dunia. Rekomendasi strategis dan langkah nyata dari forum ini sangat dibutuhkan,” ujarnya.
Menurut Suyudi, konferensi ISSUP 2025 diharapkan menghasilkan solusi berbasis teknologi, strategi rehabilitasi, hingga model pencegahan komunitas yang bisa diterapkan di Asia.
“Topik pembahasan ini akan memperkaya wawasan sekaligus memperkuat strategi global untuk mengurangi dampak penyalahgunaan narkoba,” imbuhnya.
Konferensi ISSUP 2025 berlangsung pada 15–19 September di Bali, diikuti oleh ilmuwan kimia, psikolog, pakar hukum, hingga lembaga antinarkoba internasional dari berbagai negara. (*)
