BANDUNG, BERITAANDA — Ikatan Jurnalis Pemprov (IJP) Lampung melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mempelajari strategi komunikasi publik serta pola kemitraan antara Pemprov Jabar dan media.
Dalam pertemuan tersebut, rombongan IJP Lampung menilai Jawa Barat berhasil membangun sistem komunikasi yang efektif sehingga meningkatkan visibilitas kepemimpinan Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM), di mata publik.
Perwakilan IJP Lampung, Hengki Irawan mengatakan, pihaknya ingin memahami praktik komunikasi yang dijalankan Pemprov Jabar untuk diadaptasi di Lampung.
“Bagaimana KDM dengan sistem kerjanya yang luar biasa membuat Gubernur Jawa Barat dikenal masyarakat. Kami ingin mengetahui bagaimana hubungan media dengan Gubernur KDM serta bagaimana Jawa Barat bisa menjadi daerah dengan tren komunikasi publik yang tinggi,” ujar Hengki.
Ia berharap kunjungan ini membuka peluang penerapan strategi serupa bagi Pemerintah Provinsi Lampung.
“Kami berharap bisa mendapatkan informasi yang dapat diadopsi dan disinergikan dengan Pemprov Lampung,” katanya.
Sementara itu, perwakilan Diskominfo Jawa Barat, Andri Bukhori menjelaskan, bahwa kunci komunikasi Pemprov Jabar terletak pada evaluasi rutin dan penerapan standar operasional yang jelas.
“Strategi komunikasi kami selalu melalui evaluasi. Ada SOP dan prosedurnya, termasuk dalam menghadapi manajemen krisis. Minimal dua kali seminggu kami melakukan evaluasi,” jelas Andri.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat berjalan tanpa dukungan media. “Kami sadar pemerintah tidak bisa bekerja tanpa berkolaborasi dengan teman-teman media. Karena itu kami selalu menjaga hubungan baik dengan para mitra,” ujarnya.
Andri menambahkan, Diskominfo Jabar berfungsi sebagai fasilitator bagi wartawan yang tergabung dalam kelompok kerja Gedung Sate atau Pokja Kesat.
“Kami hanya memastikan keanggotaan dan struktur Pokja benar-benar profesional, dibuktikan dengan sertifikasi jurnalis dan surat tugas dari kantor masing-masing,” katanya.
Selain dengan wartawan, Pemprov Jabar juga menjalin kerja sama dengan perusahaan media dengan tetap mengedepankan kaidah serta etika jurnalistik.
“Kami bekerja sama dengan media, tetapi kami juga punya pertanggungjawaban. Pertimbangan kerja sama selalu melalui proses analisis,” kata Andri.
Pemprov Jawa Barat juga merangkul berbagai organisasi jurnalis seperti PWI, IJTI, AJI, dan organisasi lainnya untuk memperkuat sinergitas komunikasi pemerintah. Seluruh media yang bekerja sama wajib memiliki badan hukum dan diverifikasi Dewan Pers, serta diklasifikasikan mulai dari media cetak, online, lokal hingga nasional.
Andri menambahkan, pihaknya juga membuka peluang kolaborasi dengan media luar Jawa Barat, termasuk dalam agenda kunjungan kerja gubernur.
“Kalau ada kunjungan luar daerah, biasanya kami memberdayakan media lokal di lokasi kunjungan. Misalnya Pak Gubernur ke Lampung, ya media lokal Lampung kami libatkan untuk kolaborasi,” ungkapnya.
Ia menyebutkan, Pemprov Jabar juga diuntungkan oleh sosok gubernur yang sudah dikenal publik jauh sebelum menjabat.
“Alhamdulillah gubernur kami sudah terkenal terlebih dahulu, sudah punya strategi sendiri. Jadi kami tidak perlu melakukan branding dari awal,” ujarnya.
Kunjungan kerja ini diharapkan menjadi pintu pembelajaran bagi IJP Lampung dalam memperkuat kolaborasi antara media dan pemerintah daerah serta meningkatkan efektivitas komunikasi publik di Provinsi Lampung. (*)
