Gubernur Lampung Minta Pemadaman Karhutla Dipercepat, Mitigasi Diperkuat Hingga Desa

10

BANDAR LAMPUNG, BERITAANDA – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal meminta seluruh unsur penanganan bencana mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta memperkuat upaya mitigasi hingga tingkat desa. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah munculnya titik api baru, melindungi keselamatan masyarakat, dan mengantisipasi cuaca kering yang diperkirakan masih berlangsung dalam beberapa waktu ke depan.

“Penanganan bencana tidak akan bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri. Semangat kolaborasi harus kita dorong melalui koordinasi yang baik bersama TNI, Polri, relawan, serta masyarakat di desa, kabupaten, kota, dan kecamatan,” kata Mirza dalam konferensi pers di Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Provinsi Lampung, Senin (19/10/2026).

Mirza menegaskan, penanganan karhutla tidak boleh hanya berfokus pada pemadaman setelah kebakaran terjadi. Pemerintah daerah perlu memetakan wilayah yang berulang kali terdeteksi memiliki titik panas (hotspot), sekaligus meningkatkan sosialisasi dan pencegahan pembakaran sampah maupun lahan selama cuaca masih kering.

Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Lampung Aswarodi menjelaskan, pemantauan titik panas dilakukan melalui citra satelit, aplikasi Pusdalops, serta laporan masyarakat dan BPBD kabupaten/kota. Data satelit diperbarui dua kali sehari, yakni sekitar pukul 08.00 dan 20.00 WIB.

Hasil pemantauan malam yang dirilis pada pagi hari rata-rata menunjukkan 30–60 titik panas. Sementara itu, pemantauan siang yang dirilis pada malam hari mencatat sekitar 80–100 titik panas.

Namun, Aswarodi mengingatkan bahwa titik panas tidak selalu menandakan kebakaran karena dapat pula disebabkan suhu permukaan yang tinggi atau aktivitas pembakaran terkendali.

Karena itu, Mirza meminta data titik panas dimanfaatkan tidak hanya untuk mendeteksi potensi kebakaran, tetapi juga sebagai dasar penyusunan langkah mitigasi. BPBD diminta memetakan pola persebaran titik panas dan menyampaikan hasilnya kepada pemerintah kabupaten/kota agar diteruskan hingga tingkat desa.

Dengan demikian, kepala desa dapat mengidentifikasi kebiasaan pembakaran di wilayah masing-masing serta meningkatkan sosialisasi dan pencegahan terhadap aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran selama musim kemarau.

Salah satu fokus utama penanganan adalah kebakaran di kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Kabupaten Lampung Timur, yang telah berlangsung selama 24 hari sejak 25 September 2026.

Berdasarkan laporan penanganan hingga 18 Oktober, pemadaman dari darat telah menjangkau sekitar 192 hektare. Sementara itu, operasi water bombing atau pengeboman air telah dilakukan sedikitnya 923 kali, dengan estimasi luas area yang terkena siraman mencapai sekitar 124 hektare.

Pemantauan menggunakan drone pada pukul 17.00 WIB sehari sebelumnya masih mengindikasikan sekitar 30 hektare area terbakar atau mengeluarkan asap. Area tersebut tersebar di titik B seluas sekitar 3 hektare, titik C sekitar 13 hektare, dan titik D sekitar 14 hektare.

Operasi darat dilakukan oleh empat tim yang bertugas melakukan pemantauan menggunakan drone, pemadaman di kawasan Rawa Gelam dan titik B, serta membuka jalur sepanjang sekitar 6 kilometer menuju titik D.

Dalam pelaksanaannya, petugas menghadapi sejumlah kendala, antara lain vegetasi yang rapat, keterbatasan peralatan dan logistik, serta jarak sumber air dari Sungai Way Pegadungan menuju titik api yang mencapai sekitar 1,5 kilometer.

Untuk memperkuat penanganan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan dukungan peralatan pemadaman yang direncanakan didistribusikan kepada sekitar 350 personel satuan tugas darat. Pemerintah Provinsi Lampung juga berharap adanya tambahan helikopter guna memperkuat operasi pemadaman dari udara.

Selain pemadaman darat dan udara, BPBD Lampung bersama BNPB dan BMKG sebelumnya melaksanakan operasi modifikasi cuaca pada 11–13 Oktober. Operasi tersebut mencakup tiga sorti penerbangan dengan total durasi 6 jam 16 menit dan penggunaan 3.000 kilogram natrium klorida (NaCl) sebagai bahan semai.

Operasi modifikasi cuaca dihentikan pada 18 Oktober karena tidak ditemukan awan potensial untuk penyemaian. Berdasarkan prakiraan BMKG yang disampaikan dalam konferensi pers, kondisi cuaca diperkirakan masih sangat kering dan panas. Karena itu, kewaspadaan terhadap potensi kebakaran harus terus ditingkatkan.

Selain di Way Kambas, pemerintah juga menangani kebakaran di sekitar ruas gerbang tol Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, serta di tempat pembuangan sampah sekitar kilometer 132B Tol Lampung Tengah, tepatnya di Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar.

Kebakaran di Menggala yang terjadi pada 16 Oktober telah terkendali pada malam hari. Penanganan kemudian dilanjutkan dengan proses pendinginan untuk mencegah api kembali menyala.

Sementara itu, kebakaran di lokasi pembuangan sampah berdampak pada area sekitar 1,5 hektare. Tidak ada laporan korban jiwa maupun bangunan yang terdampak dalam kejadian tersebut.

Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengoordinasikan dukungan personel dan armada pemadam kebakaran dari sejumlah daerah untuk membantu penanganan di Lampung Tengah.

Bantuan yang dikerahkan meliputi dua unit mobil pemadam kebakaran dari Bandar Lampung serta masing-masing satu unit dari Metro, Lampung Selatan, dan Pesawaran. Penanganan juga didukung satu unit ekskavator.

Alat berat tersebut digunakan untuk mengurai dan membolak-balik tumpukan sampah agar api yang masih membara di bagian dalam dapat dijangkau dan dipadamkan secara menyeluruh.

Dalam konferensi pers yang sama, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Riski Sofyan melaporkan bahwa hasil pengukuran kualitas udara di Bandar Lampung dan sekitarnya masih berada di bawah ambang batas baku mutu berdasarkan tujuh parameter Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) yang diperiksa.

Berdasarkan pembaruan pada pukul 09.00 WIB, Senin (19/10/2026), kualitas udara dinyatakan masih dapat diterima bagi kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan.

Meski demikian, masyarakat diimbau tetap menjaga lingkungan dan menerapkan langkah perlindungan kesehatan, terutama bagi kelompok sensitif terhadap pencemaran udara.

Terkait aktivitas Gunung Anak Krakatau, Aswarodi melaporkan terjadi empat erupsi berdurasi pendek pada 18 Oktober 2026.

Berdasarkan koordinasi dengan pos pengamatan dan relawan di Pulau Sebesi serta Pulau Tejang, abu vulkanik dilaporkan belum mencapai pulau-pulau terdekat. Kondisi gelombang laut juga masih terpantau normal.

Pemerintah Provinsi Lampung terus memantau perkembangan aktivitas gunung tersebut dan mengimbau masyarakat untuk mengikuti informasi serta rekomendasi resmi dari otoritas terkait.

Menutup konferensi pers, Mirza meminta seluruh unsur pemerintah, aparat, relawan, dan masyarakat tetap siaga hingga musim hujan tiba. Ia juga menekankan pentingnya penyampaian informasi kebencanaan secara berkala agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat mengenai perkembangan situasi. Menurutnya, setiap kejadian bencana harus ditangani secepat mungkin dengan tetap mengutamakan keselamatan jiwa. (Katharina)

Bagaimana Menurut Anda