PALEMBANG, BERITAANDA – Pelatihan kepemimpinan bagi organisasi kepemudaan Provinsi Sumatera Selatan yang digelar di Asrama Haji Palembang, diikuti 55 peserta dari seluruh kabupaten/kota se-Sumatera Selatan. Program ini dirancang sebagai wadah strategis untuk membentuk generasi muda yang tangguh, berintegritas, dan berkapasitas sebagai agen perubahan di daerah masing-masing.
Meski tujuan program ini patut diapresiasi, pelaksanaannya dinilai menyisakan sejumlah persoalan. Hingga hampir satu bulan pasca kegiatan, uang transport peserta diduga belum disalurkan.
Pertanyaan terkait hal ini sempat mencuat di grup komunikasi peserta. Pihak panitia menjelaskan bahwa pencairan dana masih menunggu aliran anggaran dari pemerintah daerah. Namun, peserta menilai diperlukan kepastian waktu dan tanggung jawab yang lebih jelas.
Selain itu, muncul dugaan adanya peserta titipan dari internal Dispora yang bukan berasal dari organisasi kepemudaan. Ada pula peserta yang diduga tidak mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, tetapi tetap menerima sertifikat. Kondisi ini dinilai dapat menurunkan kredibilitas program sekaligus mengaburkan tujuan dasar pelatihan dalam membina kader muda yang berkompeten.
Rivaldy Setiawan SH selaku Ketua DPD PGK OKI, menyampaikan keprihatinannya. Ia mengapresiasi efisiensi anggaran Dispora yang memungkinkan kegiatan ini terlaksana, namun menegaskan bahwa persoalan yang muncul harus segera diselesaikan agar tujuan pelatihan tidak terhambat.
“Generasi muda memiliki peran strategis sebagai agen perubahan, sehingga setiap kendala yang mengganggu pengalaman belajar mereka harus diminimalkan,” ujarnya, Rabu (27/8/2025).
Senada, Muhammad Rizki Saputra dari IMOKI, menyoroti dugaan peserta titipan yang berpotensi mengurangi kredibilitas program. Sementara itu, Prafna Winatha selaku Ketua PC IPNU Kabupaten Empat Lawang, mempertanyakan logika pemberian sertifikat kepada peserta yang tidak mengikuti kegiatan penuh.
“Hal itu jelas menurunkan kualitas pembelajaran,” katanya.
Ronaldo Saputra ST dari IMEL Palembang menambahkan, banyak peserta datang dari daerah jauh dengan meninggalkan aktivitas serta menanggung biaya pribadi. Oleh karena itu, hak-hak peserta harus jelas dan terjamin. Sementara Zikrillah dari DPC GMNI Lubuk Linggau menyerukan pentingnya transparansi, sekaligus meminta keterlibatan DPRD Sumsel dan perhatian Gubernur agar persoalan ini ditangani secara profesional.
Para peserta menegaskan, meski terjadi kendala teknis, Dispora Sumsel tetap memikul tanggung jawab penuh. Mereka mendorong adanya evaluasi menyeluruh agar pelatihan berikutnya berlangsung lebih tertib, tepat sasaran, dan benar-benar berdampak pada pengembangan kapasitas pemuda sebagai agen perubahan di Sumsel.
Lebih jauh, peserta juga berharap adanya perhatian nyata dari DPRD dan Gubernur Sumsel untuk memastikan setiap program kepemudaan berjalan transparan, efektif, dan profesional. Dukungan tersebut dinilai penting sebagai fungsi pengawasan sekaligus fasilitasi agar permasalahan serupa dapat segera diselesaikan, serta pelatihan ke depan memberi dampak positif yang lebih terasa bagi generasi muda di seluruh provinsi.
Sebagai lembaga pembina kepemudaan, Dispora Sumsel diharapkan mampu menjadi teladan dalam akuntabilitas, integritas, dan profesionalisme. Dugaan kejanggalan yang muncul tidak boleh dipandang remeh, karena menyangkut reputasi pemerintah dan kepercayaan generasi muda terhadap institusi publik.
Untuk kepentingan bersama, para peserta menilai pelatihan ini seharusnya menjadi momentum reformasi internal. Mengingat indikasi masalah serupa kerap berulang tiap tahun, seluruh pihak berharap agar ke depan persoalan yang sama tidak terulang. Dengan demikian, program kepemudaan benar-benar dapat berjalan efektif, transparan, serta menghasilkan kader berkualitas yang siap berperan aktif sebagai agen perubahan bagi Provinsi Sumatera Selatan. (Iwan)
