![](https://beritaanda.net/wp-content/uploads/2026/04/Stop-Narkoba-2026.jpg")
LAMPUNG SELATAN, BERITAANDA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan menggandeng Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk memperkuat kesiapsiagaan desa-desa pesisir dalam memenuhi standar Tsunami Ready Community yang dikembangkan dalam kerangka pengakuan UNESCO.
Upaya tersebut dimatangkan melalui rapat koordinasi bersama tim ahli Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian (FITB) ITB di Ruang Crisis Center Pusdalops BPBD Kabupaten Lampung Selatan, Senin (19/10/2026).
Pendampingan direncanakan berlangsung selama tiga bulan, dengan fokus pada pemenuhan 12 indikator utama Tsunami Ready Community. Program ini tidak hanya bertujuan memenuhi standar pengakuan internasional, tetapi juga memastikan sistem kesiapsiagaan bencana dapat diterapkan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pesisir.
Rapat dipimpin Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan (Ekobang) Setdakab Lampung Selatan, Tri Umaryani. Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Pelaksana BPBD Lampung Selatan Maturidi, perwakilan Paluma Nusantara dan Mitra Bentala, serta perwakilan Desa Tangguh Bencana (Destana) dari Desa Maja, Canti, Rajabasa, dan Kelawi.
Dalam arahannya, Tri Umaryani menekankan pentingnya membangun budaya sadar bencana di tengah masyarakat pesisir. Menurutnya, potensi wisata dan keindahan alam Lampung Selatan perlu diimbangi dengan kesadaran terhadap risiko bencana serta kemampuan masyarakat dalam merespons situasi darurat.
“Lampung Selatan ini sangat indah, tetapi di sisi lain kita memiliki potensi bencana yang harus diwaspadai, mengingat pengalaman di masa lalu,” ujarnya.
Tri juga menyampaikan apresiasi kepada tim ahli FITB ITB dan seluruh mitra yang telah mendukung upaya peningkatan kesiapsiagaan bencana di Lampung Selatan.
Sementara itu, Ketua Tim FITB ITB, Wiwin Windupranata menjelaskan, bahwa pendampingan tersebut merupakan tindak lanjut audiensi sebelumnya dengan Bupati Lampung Selatan.
Selama tiga bulan, tim ITB akan mendampingi desa-desa sasaran dalam mengidentifikasi, mengumpulkan, dan melengkapi bukti pemenuhan 12 indikator utama Tsunami Ready Community. Proses tersebut mencakup penyiapan dokumen sekaligus penguatan sistem kesiapsiagaan yang dapat dijalankan di lapangan.
“Pengalaman kami mendampingi sejumlah desa di Jawa Barat menjadi bekal untuk membantu Lampung Selatan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman tsunami,” ujar Wiwin.
Ia menegaskan, pemenuhan indikator tidak boleh sekadar berorientasi pada kelengkapan administrasi. Sistem kesiapsiagaan yang dibangun harus dipahami dan dijalankan masyarakat agar efektif ketika terjadi keadaan darurat.
“Ini bukan sekadar melengkapi dokumen administrasi semata, tetapi benar-benar sistem yang kita jalankan dan rasakan manfaatnya di tengah masyarakat,” tegasnya.
Sejalan dengan program pendampingan tersebut, BPBD Lampung Selatan menargetkan pemenuhan 12 indikator dapat dituntaskan sebelum akhir Desember 2026.
Kepala Pelaksana BPBD Lampung Selatan, Maturidi, mengakui bahwa saat ini belum seluruh indikator terpenuhi secara optimal. Meski demikian, pihaknya optimistis proses persiapan dapat diselesaikan sesuai target.
“Meskipun saat ini dari 12 indikator belum semuanya terpenuhi secara sempurna, kami menargetkan pada akhir bulan Desember 2026 seluruh proses ini sudah tuntas dilaksanakan,” ujarnya.
Untuk mencapai target tersebut, Maturidi menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, terutama dalam memperkuat sarana dan prasarana serta kapasitas sumber daya manusia (SDM) di tingkat desa.
Dukungan Paluma Nusantara, Mitra Bentala, dan para pemangku kepentingan lainnya diharapkan dapat membantu mengatasi berbagai keterbatasan yang masih dihadapi di lapangan. Selain itu, desa-desa yang telah lebih dahulu mengembangkan upaya kesiapsiagaan diharapkan dapat menjadi percontohan bagi wilayah lain.
Melalui pendampingan ITB dan kolaborasi lintas sektor, Pemkab Lampung Selatan berupaya memperkuat kesiapsiagaan desa pesisir dalam menghadapi ancaman tsunami. Upaya ini diharapkan tidak hanya mendukung pemenuhan standar Tsunami Ready Community, tetapi juga meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengenali ancaman, memahami peringatan dini, dan melakukan evakuasi secara tepat saat bencana terjadi. (Kmf)
