JAKARTA, BERITAANDA – Sebanyak 31 pemerintah provinsi serta 397 pemerintah kabupaten dan kota menerima penghargaan dalam ajang Universal Health Coverage (UHC) Awards tahun 2026.
Penghargaan tersebut merupakan apresiasi dari BPJS Kesehatan kepada para kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, atas komitmennya dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Selasa (27/1/2026).
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti mengatakan, bahwa capaian ini mencerminkan keberhasilan kolaborasi lintas sektor dalam menjamin hak dasar masyarakat atas layanan kesehatan.
Menurutnya, Program JKN menjadi instrumen negara untuk memastikan masyarakat memperoleh perlindungan kesehatan yang adil dan merata.
Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari komitmen kuat pemerintah daerah. Hingga 31 Desember 2025, jumlah kepesertaan program JKN telah mencapai 282,7 juta jiwa atau lebih dari 98 persen dari total penduduk Indonesia, dengan tingkat kepesertaan aktif sebesar 81,45 persen.
“Capaian ini sekaligus melampaui target nasional yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029,” tegas Ghufron.
Ia menambahkan, peran kepala daerah sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program, khususnya dalam mendorong pendaftaran penduduk dan menjaga keberlangsungan kepesertaan melalui dukungan kebijakan serta penganggaran daerah.
Sejalan dengan agenda Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, Indonesia menempatkan UHC sebagai salah satu indikator utama dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera. Program JKN menjadi indikator pencapaian target SDGs 3.8, yaitu mencakup seluruh penduduk pada tahun 2030.
Capaian UHC tidak hanya meningkatkan akses layanan kesehatan, tetapi juga berkontribusi terhadap penguatan kesejahteraan sosial. Berdasarkan penelitian LPEM FEB UI tahun 2025, daerah yang telah mencapai UHC memiliki tingkat kesakitan lebih rendah, akses pelayanan lebih baik, serta penurunan beban pengeluaran kesehatan rumah tangga.
Peningkatan cakupan kepesertaan juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan layanan kesehatan. Saat ini, rata-rata kunjungan peserta JKN ke fasilitas kesehatan mencapai dua juta per hari.
Untuk menjaga kualitas layanan, BPJS Kesehatan terus memperkuat kerja sama dengan fasilitas kesehatan, mengoptimalkan layanan primer, serta memperluas pemanfaatan teknologi digital.
Ghufron menjelaskan, BPJS Kesehatan telah mengembangkan berbagai kanal layanan non-tatap muka, seperti aplikasi mobile JKN, Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA) di nomor 0811-8165-165, serta care center 165.
Peserta juga dapat memanfaatkan antrean online dan fitur i-Care JKN untuk melihat riwayat pelayanan kesehatan selama satu tahun terakhir, sehingga memudahkan tenaga medis memberikan pelayanan secara cepat dan tepat.
Sebagai bentuk apresiasi, UHC Awards 2026 diberikan dalam kategori utama, madya, dan pratama. Penghargaan ini diharapkan dapat memotivasi daerah lain untuk mempercepat perluasan perlindungan kesehatan melalui Program JKN.
“Capaian ini bukan akhir, melainkan fondasi dalam menjaga keberlanjutan program JKN sebagai bentuk gotong royong seluruh anak bangsa,” ujar Ghufron.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menegaskan, bahwa program JKN merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menjalankan amanat UUD 1945. Menurutnya, program ini memastikan masyarakat tidak jatuh miskin akibat sakit serta menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh rakyat.
“Kesehatan memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan bangsa. Masyarakat yang sehat akan melahirkan bangsa yang makmur, sejahtera, dan unggul,” katanya.
Cak Imin menargetkan cakupan kepesertaan JKN mencapai 99 persen penduduk pada 2029. Ia menekankan bahwa keberlanjutan kepesertaan menjadi tanggung jawab bersama, terutama pemerintah daerah.
“Tidak boleh ada daerah yang justru mengalami penurunan jumlah peserta. Selain memperluas cakupan, pemerintah daerah juga harus meningkatkan kualitas layanan kesehatan,” tegasnya.
Ia berharap, UHC Awards 2026 dapat menjadi pemicu bagi daerah yang belum mencapai UHC, sehingga seluruh masyarakat Indonesia terlindungi melalui program JKN demi terwujudnya Indonesia yang semakin sehat. (Katharina)
