OGAN KOMERING ILIR, BERITAANDA — Dewan Pengurus Daerah (DPD) Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menggelar kegiatan silaturahmi lintas organisasi sebagai ruang refleksi, konsolidasi, serta evaluasi terhadap kinerja sejumlah dinas sepanjang tahun 2025. Kegiatan ini sekaligus menjadi upaya memperkuat komitmen bersama dalam mengawal jalannya pemerintahan daerah pada tahun 2026.
Kegiatan yang berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan tersebut diawali dengan yasinan bersama, dilanjutkan diskusi terbuka serta ramah tamah antar elemen organisasi. Forum ini menjadi wadah pertukaran gagasan antara unsur masyarakat, pemuda, mahasiswa, dan aktivis yang memiliki kepedulian terhadap arah pembangunan dan kualitas pelayanan publik di Kabupaten OKI.
Sejumlah tokoh organisasi hadir dalam kegiatan ini, diantaranya Ketua Pemuda Muhammadiyah OKI Debi Herwanto S.Pd, Ketua Umum HMI Cabang Bende Seguguk OKI M. Tegar, Ketua Komisariat PMII Uniski Acan Pratama, Ketua HMPS Bahasa Indonesia Uniski Ferdi Pratama, Ketua HMPS Bahasa Inggris Uniski Ibrahim, serta perwakilan masyarakat dan aktivis, Yadi Hendri Supriyadi.
Dalam sambutannya, Ketua DPD PGK OKI menegaskan bahwa silaturahmi lintas organisasi ini tidak sekadar bersifat seremonial, melainkan menjadi ruang strategis untuk menyampaikan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dinas selama tahun 2025.
“Forum ini kami niatkan sebagai ruang refleksi bersama. Hal-hal yang sudah berjalan baik patut diapresiasi, sementara yang masih menjadi kendala perlu disampaikan secara terbuka sebagai bahan perbaikan ke depan,” ujarnya.
Ia menambahkan, peran aktif masyarakat sangat penting dalam mengawal jalannya pemerintahan agar setiap kebijakan dan program yang dijalankan benar-benar berpihak pada kepentingan publik.
Sementara itu, Ketua Pemuda Muhammadiyah OKI Debi Herwanto menilai, partisipasi masyarakat sipil merupakan elemen kunci dalam menjaga kualitas pelayanan publik. Ia menyoroti perlunya peningkatan kinerja di beberapa sektor pelayanan agar manfaat program pemerintah dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.
“Kami berharap setiap dinas semakin terbuka terhadap masukan masyarakat. Kritik yang disampaikan bukan untuk menjatuhkan, melainkan sebagai bentuk kepedulian demi perbaikan pelayanan publik,” katanya.
Pendapat senada disampaikan Ketua Umum HMI Cabang Bende Seguguk OKI, M. Tegar. Menurutnya, keterlibatan organisasi mahasiswa dan kepemudaan merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial guna memastikan kebijakan dan program pemerintah berjalan sesuai tujuan.
“Suara masyarakat, khususnya generasi muda, harus menjadi pertimbangan dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan publik,” ujarnya.
Ketua Komisariat PMII Uniski, Acan Pratama, menyoroti pentingnya transparansi dan komunikasi yang lebih intens antara dinas dan masyarakat. Ia menilai masih terdapat jarak informasi yang perlu dijembatani agar publik memahami proses serta mekanisme pelayanan yang tersedia.
“Transparansi dan keterbukaan informasi menjadi kunci untuk meminimalkan kesalahpahaman antara masyarakat dan penyelenggara layanan,” jelasnya.
Dari kalangan mahasiswa, Ketua HMPS Bahasa Indonesia Uniski Ferdi Pratama menekankan perlunya evaluasi berkala terhadap efektivitas program dinas, terutama yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.
“Evaluasi rutin perlu dilakukan agar program yang dijalankan benar-benar berdampak dan tidak sekadar formalitas administratif,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua HMPS Bahasa Inggris Uniski, Ibrahim, menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan dinas. Menurutnya, pelayanan publik yang profesional hanya dapat terwujud apabila aparatur memiliki kompetensi dan etos kerja yang baik.
“Peningkatan kualitas SDM menjadi kunci agar pelayanan publik lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ungkapnya.
Perwakilan masyarakat dan aktivis, Yadi Hendri Supriyadi, menegaskan pentingnya kesinambungan dialog antara masyarakat dan pemerintah daerah. Ia berharap kegiatan seperti ini dapat menjadi agenda berkelanjutan dalam rangka pengawasan sosial.
“Forum ini diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi menjadi bagian dari proses pengawasan yang berkelanjutan terhadap kinerja dinas dan arah pemerintahan ke depan,” tegasnya.
Kegiatan silaturahmi lintas organisasi tersebut ditutup dengan komitmen bersama untuk terus menjaga komunikasi, memperkuat sinergi antar elemen masyarakat, serta aktif mengawal jalannya pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tahun 2026 agar semakin transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. (Iwan)
