OGAN ILIR, BERITAANDA – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Ogan Ilir menyoroti keluhan masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan industri PT Sumatera Prima Fibreboard (PT SPF).
Warga mengaku merasakan dampak aktivitas perusahaan, terutama berupa aroma menyengat yang muncul pada waktu-waktu tertentu. Sementara itu, manfaat program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dinilai belum menyentuh masyarakat yang berada di wilayah terdampak langsung.
Keluhan tersebut disampaikan oleh warga RT 05 Lingkungan III Kelurahan Timbangan, yang lokasinya tidak jauh dari area operasional PT SPF di Jalan Palembang–Indralaya Km 28, Desa Palemraya, Kabupaten Ogan Ilir.
Ketua RT 05 Lingkungan III Kelurahan Timbangan, Safa’at mengatakan, bahwa selama ini warga merasakan bau menyengat yang cukup mengganggu kenyamanan.
“Kami tidak menuduh apa pun, tetapi warga memang merasakan bau yang cukup mengganggu. Harapannya ke depan ada perhatian dan solusi yang bisa dirasakan bersama,” ujarnya.
Selain persoalan lingkungan, warga juga mempertanyakan pola penyaluran CSR PT SPF. Berdasarkan informasi yang diterima masyarakat dan DPD PGK Ogan Ilir, program CSR perusahaan disebut tetap berjalan, namun penyalurannya dinilai lebih banyak diarahkan ke wilayah kecamatan yang jaraknya relatif jauh dari lokasi perusahaan.
Sekretaris DPD PGK Ogan Ilir, Jilli menegaskan, bahwa persoalan utama bukan pada ada atau tidaknya CSR, melainkan pada ketepatan sasaran dan keberpihakan terhadap masyarakat terdampak.
“Kami berharap CSR PT SPF ke depan dapat lebih memprioritaskan masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan, karena merekalah yang merasakan langsung dampak aktivitas industri. Dengan pola yang lebih tepat sasaran, kehadiran perusahaan tentu akan lebih dirasakan manfaatnya,” kata Jilli, Ahad (21/12/2025).
Ia juga berharap masyarakat sekitar dapat lebih dilibatkan dalam aktivitas perusahaan sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat memberikan dampak ekonomi secara langsung bagi warga.
“Pelibatan warga sekitar, meskipun dalam pekerjaan sederhana, akan sangat berarti bagi masyarakat dan dapat memperkuat hubungan baik antara perusahaan dan lingkungan sekitar,” tambahnya.
Diketahui, Jilli merupakan mantan karyawan PT SPF yang pernah bertugas di Departemen HRGA.
Sementara itu, Ketua DPD PGK Ogan Ilir, Dwi Surya Mandala SE menegaskan, bahwa sikap PGK merupakan bentuk kontrol sosial yang konstruktif dan tidak bermaksud menghakimi pihak mana pun.
“Kami mendorong adanya evaluasi dan klarifikasi secara terbuka, baik terkait dampak lingkungan maupun penyaluran CSR, agar ke depan tercipta hubungan yang lebih adil dan harmonis antara perusahaan dan masyarakat,” tegasnya.
DPD PGK Ogan Ilir juga meminta pemerintah daerah serta instansi terkait, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, untuk melakukan pengecekan lapangan guna memastikan seluruh aktivitas perusahaan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT Sumatera Prima Fibreboard belum memberikan keterangan resmi terkait keluhan warga maupun evaluasi CSR yang disoroti DPD PGK Ogan Ilir. (Iwan)
