JAKARTA, BERITAANDA – BPJS Kesehatan terus menunjukkan komitmennya dalam memperluas akses layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk di wilayah pedalaman dan perbatasan.
Sepanjang 2024, layanan Program JKN semakin menjangkau masyarakat melalui kanal digital, layanan keliling, dan kerja sama dengan fasilitas kesehatan (faskes) di daerah terpencil.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti menyampaikan, bahwa hingga akhir 2024 jumlah peserta JKN telah mencapai 278,1 juta jiwa atau setara 98,45% dari total penduduk Indonesia. Capaian tersebut didukung dengan telah tercapainya predikat Universal Health Coverage (UHC) di 35 provinsi dan 473 kabupaten/kota.
“Untuk menjangkau peserta di pelosok, kami hadirkan layanan BPJS Keliling di 37.858 titik, menghasilkan 940.158 transaksi layanan. Selain itu, kami juga bekerja sama dengan pemerintah daerah melalui Mal Pelayanan Publik di 227 titik yang mencatatkan 379.921 transaksi,” ungkap Ghufron dalam public expose pengelolaan program dan keuangan BPJS Kesehatan tahun 2024, Senin (14/7/2025).
Dalam rentang 2014–2024, jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) mitra BPJS meningkat 28%, dari 18.437 menjadi 23.682. Sedangkan jumlah rumah sakit mitra tumbuh 88%, dari 1.681 menjadi 3.162.
Untuk menjangkau daerah yang belum memiliki fasilitas kesehatan memadai (Daerah Belum Tersedia Fasilitas Memenuhi Syarat/DBTFMS), BPJS Kesehatan menggandeng rumah sakit apung, mengirim tenaga kesehatan, dan bekerja sama dengan faskes berstandar khusus di wilayah seperti Sumatra Utara, Kalimantan Utara, Maluku, NTT, Papua, dan sejumlah provinsi pemekaran di Papua.
BPJS Kesehatan juga mengoptimalkan berbagai kanal layanan digital, seperti aplikasi mobile JKN, Pelayanan Administrasi Melalui WhatsApp (PANDAWA), Voice Interactive JKN (VIKA), dan Care Center 165.
“Tahun ini, kami meluncurkan BPJS Kesehatan Online yang memungkinkan peserta melakukan konsultasi administrasi dan pengaduan melalui video conference lewat aplikasi Zoom,” tambah Ghufron.
Layanan telekonsultasi juga terus diperluas. Hingga saat ini, sebanyak 17,2 juta peserta memanfaatkannya melalui 21.929 FKTP yang terhubung dengan Aplikasi Mobile JKN. Fitur i-Care JKN dalam aplikasi itu juga memudahkan tenaga medis menelusuri riwayat pelayanan kesehatan peserta selama setahun terakhir.
Selain itu, antrean online kini tersedia di lebih dari 22 ribu FKTP dan 3.132 rumah sakit. Peserta Program Rujuk Balik (PRB) juga semakin mudah memperpanjang rujukan dan menebus resep obat. Informasi ketersediaan kamar dan jadwal operasi pun kini bisa diakses secara transparan.
Untuk menjamin mutu layanan, BPJS Kesehatan menetapkan enam poin Janji Layanan JKN di faskes, cukup menunjukkan KTP/NIK, tanpa fotokopi, tanpa iur biaya, tanpa batas hari rawat, ketersediaan obat, dan pelayanan ramah tanpa diskriminasi.
Komitmen terhadap pengelolaan keuangan yang akuntabel tercermin dari opini Wajar Tanpa Modifikasian (WTM) dalam audit keuangan Dana Jaminan Sosial (DJS) selama 11 tahun berturut-turut. Pada 2024, aset bersih DJS mencapai Rp49,52 triliun, mencukupi untuk menutup klaim hingga 3,4 bulan ke depan. Hasil investasi juga melampaui target, mencapai Rp5,39 triliun.
Ghufron menyebut, sepanjang 2024, tercatat 673,9 juta kunjungan layanan JKN, atau rata-rata 1,8 juta per hari. “Ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Program JKN,” tegasnya.
Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Abdul Kadir menyebut, capaian tahun 2024 sebagai tonggak penting menuju kematangan Program JKN. Menurutnya, sinergi antara dewan pengawas dan jajaran direksi menjadi kunci dalam menjaga arah dan keberlanjutan program.
“Sejak diluncurkan pada 1 Januari 2014, Program JKN telah menjadi program strategis nasional yang mendorong pemerataan akses layanan kesehatan. Kini masyarakat, baik di kota maupun di pedalaman, memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan layanan yang adil dan berkualitas,” tutup Kadir. (Katharina)
