TUBABA-LAMPUNG, BERITAANDA – Metode pemilihan penyedia belanja pakaian di kantor Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) tahun anggaran 2021 diduga dilakukan pemecahan paket untuk menghindari lelang.
Pemecahan paket pengadaan barang dan jasa guna menghindari lelang adalah salah satu modus yang sangat rentan untuk dilakukan tindak pidana korupsi. Dengan melakukan pememecah paket itu, maka sangat gampang menentukan pemenang (dilakukan dengan metode penunjukan langsung), sekaligus rentan terjadinya kongkalikong dalam pengadaan barang dan jasa.
Dalam Perpres pengadaan barang dan jasa Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 20 ada beberapa larangan dalam melakukan pemaketan pengadaan, salah satunya melakukan pemecahan paket menjadi beberapa paket pengadaan dengan maksud menghindari lelang. Padahal kegiatan pengadaan tersebut dilakukan di tempat yang sama, waktu yang sama dan jenis yang sama.
Pemecahan paket tersebut dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Tubaba diduga untuk menghidari lelang terlihat jelas pada keempat (4) paket belanja dengan nama pakaian sipil harian (PSH) volume 60 stell pagu Rp 150.000.000, lokasi Sekretaris DPRD Tubaba, mak 510201010063 metode pemilihan pengadaan langsung dengan pemanfaatan barang/jasa mulai Februari, akhir Desember 2021. Dan paket dengan nama pakaian dinas harian (Pdh) volume 30 stell dengan pagu Rp 75.000.000, lokasi Sekretaris DPRD Tubaba, mak 510201010063, metode pemilihan pengadaan langsung dengan pemanfaatan barang/jasa mulai Februari, dan akhir Desember 2021.
Kemudian nama paket pakaian bercirikan khas daerah volume pekerjaan 30 stell dengan pagu Rp 195.000.000, lokasi Sekretaris DPRD Tubaba, mak 510201010074, metode pemilihan pengadaan langsung dengan pemanfaatan barang/jasa mulai Februari 2021, dan akhir Desember 2021.
Dan nama paket perlengkapan kain tapis dengan volume pekerjaan 30 stell dan pagu Rp 105.000.000, dengan lokasi pekerjaan Sekretaris DPRD Tubaba, mak 510201010074, metode pemilihan pengadaan langsung dengan pemanfaatan barang/jasa mulai Februari 2021.
Dari uraian keempat nama paket pengadaan di atas, dilihat dari jenis pekerjaan, tempat dan waktu pemaanfaatan serta kode rekening kegiatan (mak) keempat paket tersebut dapat digabungkan menjadi dua paket.
Seperti pada kedua paket pengadaan pakaian sipil harian (PSH) dengan pagu Rp 150.000.000 dan pakaian dinas harian (PDH) dengan Pagu Rp 75.000.000. Total pagu sebesar Rp 225 juta.
Dilihat dari jenis pekerjaan, tempat atau lokasi dan waktu pemaanfaatan serta kode rekening kegiatan (mak), kedua paket tersebut tidak perlu dipecah melainkan dijadikan dalam satu paket metode pemilihan penyedianya dilakukan dengan metode lelang.
Begitu juga dengan kedua paket ini, paket pakaian berciri khas daerah dengan pagu Rp 195.000.000 dan paket belanja perlengkapan kain tapis dengan pagu pagu Rp 105.000.000, total belanja keduanya sebesar Rp 300 juta, yang seharusnya dalam pemaketan yang dilakukan pihak sekertariat pada paket ini tidak perlu dipecah menjadi dua paket. Karena jenis, lokasi, waktu pemanfaatan dan kode rekening kegiatan (mak) pekerjaan sama.
Dilihat dari data dan uraian paket diatas, keempat paket tersebut apabila digabungkan menjadi dua paket seuai dengan jenis dan kode rekening kegiatan, pagu anggaran untuk dua paket tersebut masing-masing di atas Rp 200 juta.
Kuat dugaan pemecahan paket yang dilakukan pihak PA/KPA Sekertariat DPRD Tubaba sengaja dilakukan guna menghindari pemilihan penyedia dengan metode lelang.
Dengan dilakukanya pemecahan paket untuk menggunakan metode pengadaan langsung pada keempat paket tersebut di atas oleh Sekretariat DPRD Tubaba, diduga guna mempermudah pihak sekertariat untuk menentukan perusahaan yang mengerjakan pengadaan tersebut dan paket-paket tersebut dapat diberikan kepada orang-orang yang dikehendaki.
Ely selaku Kabag Umum DPRD Tubaba saat dikonfirmasi melalui selulernya, hingga berita di lansir belum ada balasan. Meskipun ponselnya dalam keadaan aktif. (Remi/Tim)
